BANJARMASIN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi lima prioritas pembangunan provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota pada 2025.
Apresiasi tersebut dalam pemandangan umum Fraksi PKS yang diketuai H Mushaffa Zakir dan Sekretarisnya Firman Yusi disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu.
Rapat paripurna tersebut dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemandangan umumnya Fraksi PKS menyebutkan lima prioritas pembangunan Kalsel 2025 yaitu pertama penguatan sektor industri, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pertanian dan pariwisata yang didukung tenaga kerja berkualitas serta energi berkelanjutan.
Kedua pemantapan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, ketiga pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi, keempat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi.
Prioritas kelima meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana, ungkap Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Firman Yusi.
Menurut Fraksi PKS, lima prioritas pembangunan Kalsel 2025 sangat berkaitan dengan satu visi dan lima misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jaka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) provinsi setempat 2021-2026.
“Hal tersebut juga sejalan dengan visi Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan (MAJU) sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN),” lanjut wakil rakyat asal PKS tersebut.
Postur RAPBD Kalsel 2025 Pendapatan Daerah Rp10,4 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp11 5 triliun lebih, serta dari pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) anggaran tahun sebelumnya Rp1,1 triliun lebih dengan pengeluaran Rp50 miliar lebih.
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai H Achmad Maulana dan Sekretarisnya Dewi Raisha Aprillia dalam pemandangan umumnya mengingatkan agar pengelolaan anggaran secara transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat yang dapat masyarakat rasakan.
Pada pemandangan umum yang dibacakan Hakida Noviasari tersebut, Fraksi Partai Golkar menegaskan, pengelolaan anggaran sebagaimana petunjuk teknis pelaksanaan pengganggaran untuk memprioritaskan pendanaan urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada harga satuan regional serta standar teknis yang berlaku. ant
