RANTAU,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tapin, melaksanakan rapat paripurna dengan tiga agenda acara, yakni penyampaian APBD perubahan TA 2024 oleh PJ Bupati Tapin, pemandangan umum fraksi – fraksi terhadap APBD perubahan TA 2024 dan penandatanganan Nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD kabupaten Tapin, bertempat di Aula Rapat DPRD Tapin, Jumat (20/09/24).
Rapat paripurna dipimpin Ketua sementara DPRD Tapin H Achmad Riduan Syah dan dihadiri Sekretaris Daerah Dr H Sufiansyah, para asisten, staf ahli, pimpinan SOPD, Camat, Kepala Bagian, Perwakilan Kantor Kemenag Tapin, anggota DPRD Tapin dan Sekretaris Dewan.
Menyampaikan sambutan PJ Bupati Tapin M Syarifuddin, Sekretaris Daerah Dr H Sufiansyah MAP menyampaikan, apresiasi dan penghargaan atas terlaksananya rapat paripurna penyampaian APBD perubahan TA 2024, dan paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD perubahan kabupaten Tapin tahun 2024 hingga ditandangani nota kesepakatan KUA PPAS APBD Kabupaten Tapin TA 2024.
“Untuk itu, kita mengajak kepada semua penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif untuk terus membangun kebersamaan dalam membangun kabupaten Tapin yang tercinta,” ujarnya.
Dikatakan H Sufiansyah, koordinasi itu penting agar kita bisa menindaklanjuti setiap pekerjaan, sehingga kerjasama antara eksekutif dan legislatif kedepannya bisa lebih baik. Oleh karena itu, kami selaku pemerintah daerah akan selalu memperhatikan apapun yang menjadi keinginan dewan, untuk di tampung dan pelajari agar kedepan bagaimana semua permintaan bisa terpenuhi.
Sekali lagi kita menyampaikan terima kasih atas terlaksananya rapat paripurna DPRD kabupaten Tapin, serta mengapresiasi atas disetujui dan ditandatanganinya nota kesepahaman atas APBD perubahan TA 2024.
Apapun yang disampaikan dan disarankan oleh DPRD kepada jajaran pemerintah daerah terkait anggaran kedepan. “Apa yang disampaikan oleh fraksi – fraksi tidak lain untuk perbaikan perekonomian,” ujarnya.
Menanggapi apa yang disampaikan fraksi – fraksi. Kita berharap apa yang kita lakukan bisa sinkron antara legislatif dan eksekutif. Karena itu saya percaya apapun yang menjadi keinginan kita bersama, bisa kita tindaklanjuti dengan baik.
Berkaitan dengan skala prioritas, dalam pembangunan tentu kita ingin semua sinkron baik dalam perencanaan dan hasil yang ingin dicapai, sehingga apa yang direncanakan tidak menjadikan hambatan bagi pemerintah daerah, tandasnya.{[her/mb03]}
