JAKARTA – Pada 2025, masyarakat akan dihadapkan dengan sejumlah tanggungan-tanggungan anyar, diantaranya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik menjadi 12 persen, berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Pengamat menilai, kenaikan PPN 12 persen berpotensi membuat kondisi perekonomian makin tertekan tanpa adanya pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Lainnya
“Kita harus melihatnya secara lebih luas, tidak secara spasial. Kalau kita hanya mau meningkatkan penerimaan ya memang seperti itu (PPN dinaikkan), cuma kalau kita berpikirnya lebih luas, harusnya kita bisa melihat bahwa penerimaan pajak tidak hanya dengan meningkatkan tarif tetapi seharusnya dilihat dari meningkatkan ekonomi itu sendiri,” kata Pengamat Ekonomi Piter Abdullah.
Dalam konteks tersebut, Piter menjelaskan bahwa semestinya pemerintah perlu memikirkan cara untuk meningkatkan perekonomian terlebih dahulu.
Sebab kondisi ekonomi saat ini memang tengah mengalami pelemahan, terbukti dari daya beli yang melemah, jumlah masyarakat berpendapatan menengah yang anjlok, konsumsi dan investasi yang turun terlihat dari terjadinya deflasi selama berbulan-bulan.
“Ada satu teori mengatakan, pajak akan menghambat perekonomian, dengan meningkatkan pajak justru ekonomi akan semakin tertekan, itu harusnya menjadi pertimbangan. Kalau kita bicara penerapan pajak, kodisi sekarang memang masyarakat sedang tertekan sekali, sehingga kalau itu (PPN 12 persen) diterapkan memang akan menjadi tambahan tekanan bagi perekonomian,” jelasnya.
Pada bagian lain, dia menila sekarang ini kan kita lihat terjadi penurunan daya beli, konsumsi tertekan, penjualan ritel turun, PMI (indeks manajer pembelian) turun, ini menunjukkan ada gangguan di dalam perekonomian dari sisi demand.
Piter menjelaskan, jika PPN dinaikkan dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan, secara otomatis akan memengaruhi kenaikan harga di sektor riil. Di saat harga-harga naik,sementara kondisi daya beli masyarakat lemah, otomatis pula konsumsi akan menurun, yang kemudian berimbas pula pada penurunan investasi.
Perekonomian yang mengalami tekanan akan menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Fatalnya, dampak terburuk atas kondisi itu adalah terjadinya resesi. “Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana memperbaiki ini, karena kebijakan kan enggak cuma satu, kebijakan ada banyak,” ujar dia.
Menurut pendapatnya, kebijakan yang bisa disoroti adalah mengenai adanya pengetatan moneter yang mestinya dilonggarkan. Tingkat suku bunga yang tinggi dianggap harus dilonggarkan. Hal itu penting, agar tidak terjadi pengetatan yang berlebihan dari berbagai arah terhadap kondisi perekonomian yang melemah saat ini.
“Jadi kalau fiskal sama moneter dua-duanya melakukan pengetatan ya kasian perekonomiannya. Akan mengalami penyusutan atau pertumbuhan ekonomi akan turun, atau bahkan mengalami kontraksi. Jadi harusbalancing kebijakannya, kalau ada yang diketatkan seharusnya ada yang dilonggarkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Piter mengatakan, Bank Indonesia (BI) semestinya melakukan pelonggaran kebijakan karena sekarang tidak hanya suku bunga yang tinggi tetapi juga dilakukan pengetatan kredit dengan penarikan likuiditas. rep/mb06
