JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid mengklaim Surat Kepengurusan DPP PKB periode 2024-2029 hasil Muktamar ke-6 PKB di Bali sudah disahkan Menkumham.
Jazilul menjelaskan pengesahan tersebut telah diteken langsung oleh Menkumham Supratman Andi Agtas pada 26 Agustus lalu.
“Susunan DPP PKB periode 2024-2029 hasil muktamar Bali sudah dapat pengesahan dengan Keputusan Nomor M.HH-10.AH.11. 02 Tahun 2024,” kata Jazilul saat dihubungi, CNNIndonesia.com, Rabu (4/9).
“Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2024 distempel dan tanda tangani oleh Menkumham RI Andi Supratman Agtas,” sambungnya.
Jazilul menegaskan pengesahan SK DPP PKB 2024-2029 itu membuktikan bahwa hasil Muktamar Bali itu telah resmi diakui negara dan tidak dapat diganggu gugat. Ia memastikan PKB tidak akan diam jika ada pihak tertentu yang ingin menggelar muktamar tandingan untuk mengganggu partainya.
“Hasil muktamar Bali sudah resmi, legal serta clear and clean. Tidak ada yang lain, kalau ada yang ngaku ngaku itu ilegal wajib kami sapu,” ujar dia.
Sebelumnya, Eks Sekjen PKB Lukman Edy mengatakan pihaknya akan menggelar muktamar tandingan dan hanya tinggal menunggu arahan dari PBNU.
Lukman mengaku sudah melapor kepda Ketua Umum PBNU Yahya Staquf soal rencana muktamar. Ia pun telah menyerahkan dokumen penting sebagai bahan pertimbangan Muktamar PKB.
Lukman juga sebelumnya mengaku tak setuju dengan hasil Muktamar tersebut. Ia Menkumhan Supratman Andi Agtas agar menolak pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali. web
