BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa (IKASBA) dalam mengawal proses demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kampanye, pelanggaran pada isu politisasi identitas, hoaks dan ujaran kebencian, serta mendorong kolaborasi yang kuat antara Bawaslu Kalsel dengan FPK dan IKASBA Kalsel.
Karenanya, Bawaslu Kalsel menyelenggarakan kegiatan pengawasan pemilihan partisipatif yang bertajuk; Peran Strategis Suku Bangsa Pada Pengawasan Partisipatif, yang di buka Kepala Sekretariat Bawaslu Kalsel Teuku Dahsya Kusuma Putra di Hotel Zuri Express di Jalan A Yani Km 6 Banjarmasin, Minggu (25/8) pagi.
Teuku Dahsya Kusuma Putra mengatakan, karena bawaslu secara kelembagaan kekurangan personel yang signifikan untuk mengawal pesta demokrasi, maka kehadiran FPK dan IKASBA dalam membantu bawaslu mengawasi di nilai sangat penting.
“Karena itu, kita melibatkan dari berbagai unsur dari kepolisian, korem, kabinda dan lainnya. Diperlukan anak bangsa untuk melakukan pengawasan partisipatif baik bagi jajaran tingkat atas maupun bawah agar pelaksanakan pilkada berjalan aman dan lancar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tupoksi bawaslu memang sebagai penyelenggaran pemilu, namun juga menyertakan masyarakat secara keseluruhan dari berbagai suku dan unsur agar pilkada menjadi aman dan tertib.
Sementara, Ketua IKASBA Kalsel Aliansyah Mahadi menyambut gembira kegiatan ini, karena pihaknya merupakan forum yang tentunya berpartisipasi dengan pilkada.
“Ini sebagai tindaklanjut dari bawaslu dan meminta kepada seluruh etnis yang tergabung dalam IKASBA tetap konsisten dengan MoU bersama Bawaslu Kalsel. Kami bisa menghadirkan 25 suku bansga yang tergabung dalam IKASBA untuk menyukseskan pilkada damai dan gembira,” katanya. rds
