MARTAPURA – Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung yang membidangi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat lakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Banjar.
Kujungan wakil rakyat Tulungagung ini diterima Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Mada Taruna didampingi Kabag Ekonomi Setda Banjar Ferdiansyah dan Plt Kabag Kesra Sugian Noor, di Aula Manis lantai I Kantor Bupati Banjar Martapura, belum lama tadi.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung Sofyan Heryanto mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan kerja ini terkait pengendalian tingkat inflasi di daerah dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Biasanya menjelang Hari Raya Idulfitri dan Iduladha, juga Natal dan Tahun Baru (Nataru) inflasi mengalami kenaikan.
“Ingin mengetahui kiat-kiat dari Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengendalikan inflasi, agar tidak melambung tinggi karena secara umum Provinsi Kalimantan Selatan tingkat inflasi masih bagus dan cukup terkendali,” ujarnya.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Mada Taruna, mengucapkan selamat datang kepada rombongan yang berkenan ke Kabupaten Banjar.
Mada menjelaskan, Kabupaten Banjar merupakan daerah non Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tidak dihitung angka laju inflasinya. Dari 9 langkah konkret pengendalian inflasi yang disampaikan Mendagri dalam Rakornas. Sampai saat ini Kabupaten Banjar telah melaksanakan 6 dari 9 langkah tersebut.
6 langkah itu yakni, melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga dan stok barang, mendapatkan informasi surplus komoditas, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, jelas Mada.
Mengenai BUMD yang ada, Mada menyebutkan, PTAM Intan Banjar, PT Baramarta, PT Bank Kalsel, PT BPR Martapura Banjar Sejahtera, dan Perumda Pasar Bauntung Batuah.
Beberapa strategi untuk menjalankan BUMD tersebut, diantaranya penguatan kebijakan dan permodalan, pengelolaan secara profesional dan sarana pelayanan publik yang mandiri, tambah Mada.
Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Banjar Ferdiansyah mengatakan, Pemkab Banjar dan kabupaten/kota lainnya selalu mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mengendalikan inflasi. Selain itu, mengingatkan pada saat kejadian tertentu yang mengakibatkan harga-harga bahan pokok naik.
“Biasanya sebelum atau menjelang lebaran dan nataru, Pemkab Banjar melaksanakan pasar murah dan menjaga ketersediaan pasokan dengan rutin sidak ke pasar dan distributor melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan bersama satgas pangan,” ujar Ferdiansyah.
Setelah lebaran dan nataru, juga dijaga ketersediaan stok barang, karena biasanya persediaannya berkurang. Selain itu, Pemkab Banjar juga menjalin kerjasama dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Tanah Laut untuk ketersediaan bahan pokok daging sapi. ril/dio
