TANJUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Barabai menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong guna menagih tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional.
BPJS Kesehatan Barabai dan Kejari Tabalong menjalin kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Badan Usaha (BU) pada penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kita akan inventarisir jumlah tunggakan dan memastikan perusahaan yang tidak patuh terdaftar di Tabalong secara hukum atau tidak,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong Aditia Aelman Ali, Rabu (26/6).
Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dilakukan Kejari Tabalong bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Muhammad Masrur Ridwan.
Aditia menambahkan, kejaksaan bakal melakukan gugatan perdata jika perusahaan tetap tidak mau membayar, dan bisa membubarkan badan hukum perusahaan tersebut.
Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Muhammad Masrur Ridwan menjelaskan, kesepakatan bersama ini merupakan salah satu bentuk komitmen BPJS Kesehatan dan Kejari Tabalong untuk menegakan kepatuhan bagi para pemberi kerja.
Ia mengungkapkan, jumlah perusahaan yang menunggak kewajiban BPJS Kesehatan di Kabupaten Tabalong sekitar 20 perusahaan.
“Dengan membayar iuran JKN ini bermakna untuk kami membayar fasilitas kesehatan, dan Kejari Tabalong bisa membantu agar perusahaan bisa patuh dalam membayar iuran,” pungkasnya. ant
