JAKARTA – Ketua Majelis Pakar PPP Prijono Tjiptohrijanto menegaskan para pimpinan Majelis PPP tak pernah membatalkan desakan supaya forum gelaran muktamar PPP dipercepat.
Hal ini ia sampaikan untuk merespons Juru bicara Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Imam Priyono yang mengklaim empat pimpinan Majelis PPP menyepakati gelaran Muktamar PPP pada 2025.
“Bagi kami para Ketua Majelis tidak batal [desakan muktamar dipercepat],” kata Prijono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/6).
Prijono lantas masih menunggu jawaban tertulis dari Mardiono soal surat desakan digelarnya muktamar dari empat Ketua Majelis PPP tersebut.
“Justru kami menunggu jawaban resmi tertuli dari Plt Ketum. Karena surat para majelis itu juga resmi,” kata dia.
Sebelumnya wacana percepatan Muktamar PPP menggema usai pimpinan empat Majelis PPP mengirimkan surat resmi kepada Mardiono yang diteken pada 1 Mei lalu.
Empat Majelis yang menandatangani surat itu ialah Majelis Kehormatan yang diketuai Zarkasih Nur, Majelis Pakar pimpinan Prijono Tjiptohrijanto, Majelis Syariah di bawah Mustofa Aqil Siroj, dan Majelis Pertimbangan yang dipimpin Muhammad Romahurmuziy.
Dalam surat itu, empat pimpinan Majelis PPP meminta evaluasi menyeluruh atas hasil Pileg 2024, terutama terkait kegagalan PPP lolos ke parlemen.
“Kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima,” demikian dikutip dari bunyi surat tersebut.
Namun, Juru bicara Mardiono, Imam Priyono baru-baru ini mengklaim empat pimpinan Majelis PPP ikut menyepakati gelaran Muktamar PPP digelar pada 2025.
Imam menjelaskan kesepakatan PPP soal Muktamar itu diambil dalam Rapimnas IX PPP yang digelar di Karawaci, Kota Tangerang, Banten, 6 Juni.
Dalam forum itu, Imam mengungkap tiga dari empat pimpinan majelis telah menarik desakan mereka agar PPP segera menggelar Muktamar dan mengevaluasi Mardiono sebagai Plt Ketua Umum. web
