BANJARBARU – Satuan Tugas (Satgas) Layanan Jaminan Produk Halal, Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan meminta fasilitasi instansi vertikal, daerah dan lembaga keuangan untuk mempercepat sertifikasi produk halal.
“Kami berharap instansi vertikal, daerah dan lembaga keuangan untuk menfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk memperoleh sertifikasi produk halal,” kata Ketua Satgas PJPH Kanwil Kemenag Kalsel, HM Mubarok, di Banjarbaru, Rabu (19/6).
Hal itu disampaikannya pada rapat koordinasi (rakor) instansi vertikal, daerah dan lembaga keuangan di Kalsel yang dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel, Dr HM Tambrin.
Rakor tersebut antara lain dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Rahmadi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Syafriadi, pejabat dari perbankan dan lembaga keuangan di Kalsel.
Menurut Mubarok, perlunya dukungan dan fasilitasi dari instansi vertikal, daerah dan lembang keuangan tersebut, karena pensertifikasi produk halal UKMK di Kalsel masih rendah sehingga perlu dipercepat.
“Hingga 16 Juni 2024 jumlah UMKM di Kalsel yang telah memperoleh sertifikasi produk halal baru sebanyak 10.872 produk dari jumlah UMKM di Kalsel yang lebih dari 200 ribu produk di Kalsel,” katanya.
Dia berharap melalui fasilitas dan dukungan dari instansi vertikal, daerah dan lembaga keuangan akan mampu mempercepat sertifikasi produk halal di banua ini.
“Kami juga mendorong instansi vertikal, daerah dan lembaga keuangan di Kalsel untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi sertifikasi produk halal tersebut,” katanya.
Terpisah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) terkait sertifikasi produk halal di Kalsel.
Syafriadi mengakui anggaran yang bersumber dari APBN juga masih sedikit untuk mensupport sertifikasi produk halal UMKM di Kalsel.
“Kami akan berusaha mendorong adanya peningkatan anggaran dari APBN untuk mendukung sertifikasi produk halal di banua ini,” ujarnya.
Dia mengakui, anggaran untuk mendukung sertifikasi produk halal UMKM di Kalsel juga masih diblokir dan nilainya mencapai Rp 46 miliar. Dia berharap anggaran yang masih diblokir tersebut bisa segera dicairkan. ani
