RANTAU,- Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Tapin melaksanakan rapat paripurna, dengan acara mendengarkan pemandangan umum dari masing – masing fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Ranperda RPJPD Kabupaten Tapin, Kamis (13/06).
Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Tapin H Yamani SAK MM bersama Wakil Ketua 2 DPRD Tapin Hj Herny Mustika dan dihadiri PJ Bupati Tapin M Syarifuddin MPd, Direktur RSUD Datu Sanggul, Direktur Perseroda Bastari Maju Tapin, Sekretaris DPRD Noor Ifansyah SKM serta para asisten, staf ahli, pimpinan SOPD, anggota DPRD Tapin dan instansi terkait lainnya.
Sebanyak 5 fraksi di DPRD Tapin dengan masing – masing juru bicara mengatakan, dapat menyetujui dua buah Ranperda usulan pemerintah daerah kabupaten Tapin untuk dijadikan peraturan daerah.
Penyampaian pemandangan umum Fraksi PDIP disampaikan oleh HM Rian Jaya SE, Fraksi Golkar dengan juru bicara H Adi Farma, fraksi PKB dibacakan oleh H Ikhwanudin Husin.
Seperti yang diutarakan PJ Bupati Tapin M Syarifuddin MPd dalam penyampaiannya, dua buah Ranperda usulan pemerintah daerah yakni Raperda, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 – 2045.
Sesuai pasal 194 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah menyamaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah kepada DPRD dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta laporan kinerja dan laporan keuangan, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau paling lambat pada akhir bulan Juni.
Menutup sambutannya PJ Bupati Tapin mengucapkan terima kasih kepada dewan perwakilan rakyat daerah, atas kerjasama dan dukungannya selama ini, sehingga pemerintah korban Tapin dapat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian yang ke-10 kalinya.
“Kita berharap dua buah Ranperda usulan pemerintah daerah dapat segera disetujui, untuk menjadi peraturan daerah,” tutupnya.{[her/mb03]}
