
JAKARTA – Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat disayangkan Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin. Sebab, saat ini banyak target pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Komisi II sendiri akan memanggil Otorita IKN yang merupakan mitra kerjanya. Tujuannya agar publik tak berspekulasi terhadap mundurnya pimpinan Otorita IKN dengan investasi pembangunannya.
“Apakah ini cermin adanya perbedaan kepentingan atau konflik tersembunyi antara pengelola OIKN dan pemerintah atau stakeholders lainnya? Atau ini sekedar soal manajemen di mana OIKN dinilai tidak mampu mencapai target pekerjaan? Atau mungkinkah ada penyimpangan yang terjadi? Dan pasti banyak lagi pertanyaan lainnya,” ujar Yanuar lewat keterangannya, Rabu (5/6), seperti dikutip Republika.co.id.
Ia menegaskan, IKN merupakan proyek strategis nasional yang mendapat perhatian luas publik. Apalagi proyek IKN menelan anggaran yang sangat besar, sehingga wajar mundurnya Bambang menimbulkan diskursus.
Satu hal yang menarik perhatiannya adalah kejadian beriringan yang terjadi di akhir-akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari naiknya uang kuliah tunggal (UKT), rencana pengenaan pajak pertambahan nilai atas bahan pokok/sembako hingga rumah bersalin, pemberlakukan Tapera, hingga pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas. Terakhir adalah mundurnya Kepala Otorita IKN.
“Hampir semua kebijakan ini pasti akan menjadi beban bagi pemerintahan baru Prabowo untuk menyelesaikannya. Apalagi sebagian kebijakan itu bersentuhan langsung dengan golongan masyarakat menengah ke bawah,” ujar Yanuar.
“Apakah Jokowi sedang menguji kepemimpinan Prabowo? Wallahu’alam bishowab. Kita lihat saja perkembangan berikutnya,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sementara, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tidak ada masalah dengan proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur terkait langkah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono yang resmi mengundurkan diri.
Luhut mengklaim pembangunan di IKN terus berjalan. Menurutnya, jika ada yang berjalan lambat, itu biasa.
“Jadi kalau orang bilang tidak ada investasi, pembangunan semua jalan, ya ada yang lambat sana-sini ya biasalah, tidak ada issue dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini, overall menurut saya tidak ada issue mengenai ibu kota,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (5/6), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Luhut kemudian menyindir dengan menyebut yang jadi masalah adalah orang yang jadi pimpinannya. Luhut awalnya menyinggung soal tugas yang diberikan presiden kepada kementeriannya. Salah satunya terkait dengan Satgas Percepatan Investasi IKN.
“Termasuk task force mengenai IKN. IKN itu tidak ada masalah, yang masalah yang jadi anunya, pimpinannya,” katanya.
Luhut lalu memuji Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang saat ini menjabat sebagai sebagai Plt Kepala Otorita Ibu Kota Negara.
“Apalagi sekarang pelaksana tugasnya Pak Menteri PUPR, beliau sangat tepat, kami membantu dari pembebasan tanah yang 2000 hektare lebih kurang bermasalah,” katanya.
Sebelumnya, tak hanya Kepala OIKN Bambang, Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe ikut mundur. Bambang mengundurkan diri dari jabatan Kepala OIKN bertepatan di tengah persiapan pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN. web

