November mendatang akan menjadi awal penentuan bagaimana nasib Kalsel kedepannya dengan pemimpin yang baru. Apakah akan menjadi lebih baik ataukah sebaliknya. Dan tentu ini juga berlaku bagi daerah lainnya. Desas desus calon yang akan maju pun sudah bertebaran.
Lagi dan lagi, suara rakyat diperebutkan demi berebut kursi kekuasaan. Masalah seperti ini wajar terjadi dalam pesta demokrasi karena setiap kompetitor memang berkompetisi untuk meraih kemenangan. Mereka akan melakukan segala cara untuk dapat meraih kekuasaan.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (Bawaslu Kalsel), akan merekrut sejumlah 468 panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat kecamatan untuk bertugas mengawal Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Bisakah kita mempercayai Bawaslu mengingat bagaimana pemilu pemilu yang sudah pernah terjadi penuh dengan intrik?
Dalam praktiknya, mengikuti pemilu membutuhkan biaya besar yang dipakai untuk keperluan kampanye dan sebagainya. Mengingat biaya yang tidak sedikit itu, para calon peserta pemilu tentu akan berusaha mendapatkannya dari siapa saja, terutama para pengusaha. Dalam upaya mendapatkan dana itu, berbagai macam kesepakatan pun dilakukan. Salah satunya, pinjaman, misalnya, tidak perlu dikembalikan jika peserta tersebut lolos pemilu dan si pemberi pinjaman bisa mendapatkan “balasan jasa”. Akhirnya, para calon pun akan melakukan berbagai cara agar bisa menang meskipun menyalahi semboyan “jujur dan adil”.
Popularitas para calon serta janji janji manis mereka membius dan memperdaya masyarakat untuk sekali lagi percaya dan berharap akan adanya perubahan dengan bergantinya pemimpin. Meskipun, lagi dan lagi kita akan kecewa akhirnya.
Lalu bagaimana dengan rakyat? Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa kepentingan rakyat bukanlah prioritas, faktanya kebijakan kebijakan yang ada selalu dan akan lebih pro kepada kepentingan penguasa dan oligarki sebagai bentuk “Balas budi”.
Rakyat tetap saja berjuang sendiri untuk bisa sekedar bertahan hidup. Sementara kehidupan dan pencarian hidup makin sulit, ditambah biaya pendidikan dan kesehatan yang membebani rakyat. Masihkah terus berharap pilkada akan memberi dampak positif bagi rakyat?
Demokrasi sendiri mengandalkan aturan buatan manusia dan tidak mengizinkan agama untuk ikut andil. Jadi, aturan pemilu dapat berubah-ubah sesuai kepentingan, kesepakatan, dan keinginan yang berkuasa. Semua dapat dibuat sesuai pesanan dan permintaan. Kalaupun ada yang lurus dan ikhlas berjuang di jalan ini, mereka cenderung tergelincir atau kalah oleh pihak yang lebih berkuasa. Inilah sebab pesta demokrasi selalu memunculkan masalah.
Untuk memilih aktor dalam sistem demokrasi yang sekuler ini butuh dukungan suara untuk menjadi legitimasi bahwa seseorang sudah dipilih oleh rakyat.Kenyataannya, jumlah suara di negeri ini mayoritasnya adalah umat Islam, yaitu sekitar 86% atau 240 juta jumlah umat Islam.
Jadi, partai apa pun atau politikus siapa pun kalau ingin memenangkan pertarungan, mau tidak mau mengambil suara umat Islam. Posisi suara umat Islam yang banyak itu menjadi sangat “seksi” bagi para pemburu kekuasaan.
Akibatnya, umat Islam menjadi ajang rebutan siapa pun yang mau maju untuk mendapatkan suara. “Sayangnya, setelah suara didapat sebagai legitimasi untuk duduk dalam kekuasaan, suara umat Islam tidak didengar lagi. Begitulah posisi umat Islam hari ini.
Demokrasi hanya memenangkan kompetisi sesuai kepentingan setiap peserta yang berkompetisi untuk meraih kekuasaan. Namun, Islam politik berpandangan lain. Berawal dari dorongan keimanan, seorang politikus muslim akan berpolitik sebagaimana ajaran Islam. Islam memandang politik sebagai upaya mengurusi urusan rakyat, bukan sebatas ingin meraih kekuasaan dan melancarkan kepentingan pribadi.
Para politikus Islam akan mengharapkan rida Allah Taala ketika mengurusi urusan rakyat. Mereka paham ketika menjadi pemimpin dan wakil rakyat, tanggung jawabnya sangatlah besar. Tidak hanya di dunia, mereka juga akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, mereka tidak akan berlomba-lomba meraih kekuasaan karena nafsu.
Dalam upaya memilih pemimpin, Islam akan memilih cara yang simpel, murah, dan mudah. Kalaupun ada pemilu, Islam akan membuat cara itu dilakukan secara sederhana, mudah, dan murah. Para panitianya pun akan menjalankan amanah itu sebagai dorongan keimanan, bukan keuntungan.
Walhasil, pemilu akan berjalan dengan jujur dan damai karena siapa pun yang menang akan amanah, dan yang kalah akan menerima dengan lapang dada. Hanya saja, pemilihan pemimpin melalui pemilu ini hanya dapat berlangsung benar jika ada di naungan sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Wallahu A’lam
