BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menyebutkan realisasi belanja negara atau APBN di Kalsel hingga triwulan I (Januari-Maret) 2024 mencapai Rp8,26 triliun atau 21,80 persen dari pagu. “Jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023 lalu terjadi peningkatan 25,30 persen,” ujarnya pada media briefing realisasi APBN di Kalsel hingga triwulan I tahun 2024, di Kantor DJKN Banjarbaru, Selasa (30/4).
Syafriadi menjelaskan realisasi belanja APBN di Kalsel sampai triwulan I 2024 tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp2,09 triliun atau 23,78 persen dari pagu dan belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp6,17 triliun atau 21,20 persen.
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) di Kalsel sampai 31 Maret 2024 (triwulan I) sebesar Rp6,17 triliun atau sebesar 21,20 persen tersebut secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhannya meningkat sebesar 18,52 persen.
Dia menyebutkan dari realisasi TKD di Kalsel sebesar Rp6,17 triliun hingga triwulan I tersebut terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) sebesar Rp2,7 Triliun atau 17,93 persen.
Kemudian, realisasi dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp2,29 triliun atau 26,94 persen, realisasi dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp445,36 Miliar atau 18,58 persen, realisasi Dana Desa sebesar Rp641,68 miliar atau 43,93 persen.
Untuk realisasi TKD tertinggi di bulan Maret 2024 ini
adalah Kota Banjarmasin sebesar 25,44 persen, sedangkan realisasi tertinggi untuk Dana Desa, di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) telah menyelesaikan penyaluran Dana Desa Tahap I untuk seluruh desa.
Syafriadi juga menjelaskan khusus untuk belanja pegawai, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) pegawai dalam rangka Hari Raya Idul Fitri.
Untuk belanja modal, pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal di awal tahun 2024 dan realisasi belanja modal sampai Maret 2024 baru mencapai Rp103,12 miliar atau 8,73 persen dari
pagu.
Rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar belanja modal, khususnya untuk pekerjaan konstruksi baru tahap lelang dan baru selesai di periode semester II 2024.
Untuk kinerja belanja, terdapat 10 K/L dengan presentase realisasi terbesar di Kalimantan Selatan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Bappenas, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, BKKBN, BPKP, Kepolisian, BPK dan Kementerian Agama.
Menyinggung sisi pendapatan, Syafriadi menyebutkan pendapatan negara hingga triwulan I telah terealisasi sebesar Rp4,22 triliun atau 18,26 persen dari target dan jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, pertumbuhannya -23,02 persen.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan yang positif yaitu 9,33 persen dengan realisasi sebesar Rp531,37 miliar.ani
