MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar kembali menerima penghargaan. Kali ini Penghargaan Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin.
Penghargaan diterima Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat audiensi dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan Syafriadi dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin Fanny Fariyanto beserta rombongan, di Mahligai Sultan Adam lantai 1 Martapura, Selasa (23/4).
Bupati H Saidi Mansyur didampingi Kepala BPKPAD Banjar Achmad Zulyadaini, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala KPPN Banjarmasin, yang sudah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Semua berkat kerja keras dan dukungan dari semua pihak, sehingga kami bisa mendapatkan penghargaan ini,” ucap Saidi.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Syafriadi menjalaskan, maksud dan tujuan audiensi untuk mempererat silaturahmi dan mendorong agar pelaksanaan APBN dan APBD bisa semakin membaik.
Disamping itu, pihaknya juga ingin mendorong pelaksanaan KUR dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi) akseleratif di Kabupaten Banjar.
“Semoga dengan adanya pembiayaan tersebut bisa mendorong pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Banjar,” ujar Syafriadi.
Terkait penghargaan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Kabupaten Banjar, karena konsisten memberikan laporan sebelum berakhirnya tanggal yang sudah ditetapkan. Hal ini sangat membantu dalam melakukan konsolidasi laporan yang akan dilaporkan kepada kantor pusat.
“Konsisten dan disiplin seperti itu kami harapkan bisa terus dilaksanakan, dipertahankan menjadi lebih baik,” katanya.
Penghargaan dari KPPN Banjarmasin membuktikan Kabupaten Banjar, merupakan pemerintah daerah yang memiliki kualitas pengelolaan dana desa terbaik untuk tahun 2023. Dan, diharapkan pada 2024 juga dapat dipertahankan.
“Satu lagi harapan kami yakni Kabupaten Banjar bisa mencatatkan sebagai Kabupaten yang tuntas pertama kali se-Indonesia, untuk pencairan dana desa tahun 2024. Potensi ini sangat besar, sehingga kami akan menjalin komunikasi dengan Pemda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, perangkat desa, agar niat ini bisa kita wujudkan,” ucapnya. ril/dio
