JAKARTA – Saksi yang dibawa Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Suprapto membawa dan menunjukkan karung beras Bulog ditempel stiker pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/4), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Awalnya Suprapto bercerita kepala lingkungan atau Kepling yang bernama Supriyadi sempat bertamu ke rumahnya di Sumatera Utara.
“Saya sedang beristirahat jam 15.00 ada mengucapkan ‘Assalamualaikum’,” kata Suprapto.
Supriyadi lalu diterima oleh istri Suprapto. Kala itu, Supriyadi datang dengan membawa karung beras Bulog yang ditempel dengan stiker Prabowo-Gibran.
“Menyatakan ‘ini ada beras, bansos, tapi nanti untuk 02 jangan lupa’,” kata Suprapto menirukan Supriyadi.
Suprapto yang merupakan mantan pengurus PAC PDIP Medan Petisah ini lantas tak terima dengan perlakuan tersebut. Ia mengaku marah dan sempat menegur Supriyadi.
Bahkan ia sempat melaporkan kejadian tersebut ke Wakil Ketua PDI Perjuangan DPD Sumatera Utara Alamsyah Ramdani.
“Akhirnya ditinggal saja, nah ini barang bukti Pak,” kata Suprapto kepada majelis hakim.
Sebelumnya di medio Januari 2024 lalu sempat viral beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran. Beras itu merupakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksi Perum Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan beras itu sudah dijual ke masyarakat. Bulog tidak bisa mengatur peruntukan beras itu setelah dibeli masyarakat.
“Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP,” ucap Bayu dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1) lalu.
Masih di sidang yang sama, kuasa hukum Prabowo-Gibran Nicholay Aprilindo meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala BIN Budi Gunawan.
Permintaan itu diajukan merespons permintaan kuasa hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis yang meminta MK menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kami dari pihak terkait mengusulkan juga, seandainya dikabulkan majelis hakim, kami minta juga dihadirkan Kepala Badan Intelijen Negara,” kata Nicholay di sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4)., yang dikutip CNNIndonesia.com
Ketua MK Suhartoyo menerima masukan itu. Namun, ia menegaskan majelis hakim belum tentu mengabulkan.
Suhartoyo ingin membawa usulan-usulan yang disampaikan semua pihak ke rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dia mengingatkan sidang sengketa Pilpres 2024 berbatas waktu.
“Hari ini sebenarnya sudah tidak lagi menerima itu, nanti tidak ada kepastian setiap jadwal sidang kita ini, tetapi nanti akan kami diskusikan dengan para hakim,” ujarnya.
Sebelumnya, MK memutuskan memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke sidang sengketa Pilpres 2024. Para menteri itu akan dihadirkan dalam sidang hari Jumat (5/4).
Nama-nama menteri yang akan dipanggil ke sidang adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. web
