BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menerima kunjungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Tengah RI di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kantor Gubernur di Banjarbaru, Senin (25/3) pagi.
Kunjungan itu merupakan Courtesy Call (CC) yang memang dilakukan ke seluruh wilayah kerja Zona Bakamla Tengah yang terdiri dari 13 provinsi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dipimpin langsung Laksamana Pertama TNI Oc Budi Susanto, SH, MSi, MTr Opsla, Kepala Kantor Zona Badan Keamanan Laut Tengah RI.
“Kebetulan yang belum sempat kami kunjungi adalah Provinsi Kalimantan Selatan ini dan juga Jawa Timur,” sampai Budi.
Dalam kunjungan itu, Bakamla juga melakukan koordinasi terkait rencana pendirian pangkalan atau stasiun pemantau yang memang belum ada di Kalsel.
“Selama ini koordinasi Bakamla dilaksanakan dari pangkalan lain yang terdekat dan di Kalsel memang belum ada. Karena itu, pada CC hari ini kami juga mengkoordinasikan terkait pendirian pangkalan atau stasiun pemantau yang sesuai dengan tugas dari Bakamla yaitu keselamatan dan keamanan di laut, maupun penegakkan hukum,” katanya.
Terhadap informasi itu, Paman Birin melalui Roy menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel menerima dengan baik rencana tersebut dan akan merundingkan serta merekomendasikan beberapa lokasi ataupun area yang dirasa strategis.
“Untuk lokasi nanti kita coba rundingkan dulu, apabila sudah ada area yang siap coba nanti ditawarkan dan sambil koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat,” kata Roy.
Pendirian pangkalan atau stasiun pemantau ini, ujar Roy dianggap penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan kelautan Kalsel dari potensi pelanggaran seperti penyelundupan hasil sumber daya alam ilegal yang cukup besar ataupun kecelakaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono menyampaikan sampai saat ini potensi pelanggaran kelautan yang saat ini dihadapi Kalsel adalah penggunaan cantrang oleh nelayan.
Cantrang adalah penangkap ikan bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan yang berpotensi merusak biota kelautan seperti terumbu karang.
Terkait rencana pendirian pangkalan, anggota Bakamla Zona Tengah yang sudah melakukan survey menyampaikan bahwa salah satu potensi area atau lokasi yang mungkin akan direkomendasikan adalah di area Aluh-Aluh dengan luas lahan sebesar 11 hektar dan diamini oleh Rusdi.
“Memang potensial di Aluh-aluh, ada lahan 11 hektar yang letaknya pas yaitu di muara, namun untuk saat ini kendalanya adalah area tersebut belum diserahkan sepenuhnya ke Pemprov Kalsel oleh Kabupaten Banjar,” kata Rusdi.
Atas hal tersebut, Roy menyampaikan bahwa kalau memang area itu yang diinginkan, Bakamla Zona Tengah dapat mencoba melakukan koordinasi dengan Pemkab Banjar yang nantinya juga akan dibantu Pemprov Kalsel terkait permintaan tersebut.
Turut mendampingi Sekdaprov Kalsel ketika menerima kunjungan Bakamla RI tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kalsel, H Berkatullah. ran/adpim/ani
