BANJARMASIN – Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya memimpin rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarmasin tahun anggaran 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Senin (25/3)
Hadir pula, Walikota Banjarmasin H.Ibnu Sina, Wakilnya Arifin Noor, serta unsur muspida dan anggota legislatif setempat.
Ibnu Sina menyampaikan bahwa pada perubahan APBD tahun 2023, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar Rp. 300 miliar lebih atau tambahan 13 persen dari pada APBD 2023 semula sekitar Rp. 2,3 triliyun menjadi Rp. 2,6 triliyun.
Belanja operasi mengalami peningkatan sekitar Rp. 44 miliar atau bertambah 2 persen dari APBD tahun 2023 yang semula Rp. 1,81 triliyun menjadi Rp. 1,85 triliyun.
Dan pembiayaan daerah turun Rp. 38 miliar dari APBD tahun 2023 semula Rp. 189 miliar menjadi Rp. 150 miliar.
Sementara itu, IPM kota Banjarmasin mengalami kenaikan 79,98 persen, angka kemiskinan turun di 4,63 persen atau turun sebesar 2,3 persen jika dibandingkan tahun 2022. Untuk angka pengangguran mengalami penurunan di posisi 6,70 persen atau turun 3,74 persen.
Pertumbuhan ekonomi menunjukan angka 5,62 persen artinya penurunan sedikit menjadi 1,23 persen dibandingkan 2022.
Ibnu mengatakan, LKPJ tersebut akan ditindaklajuti oleh DPRD Kota Banjarmasin 30 hari ke depan. “Dewan diberikan waktu 30 hari ke depan untuk memberikan tanggapan dalam bentuk rekomendasi, “ujar Ibnu Sina
LKPJ yang disampaikan secara singkat dimana beberapa indikator -indikator makro capaiannya menggembirakan. Kemudian pertumbuhan ekonomi masih di atas rata-rata nasional 5,6 persen dan itu tentu berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat hingga angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan. “Artinya pembangunan kita setiap rupiah dibelanjakan untuk meningkatkan perekonomian itu berdampak kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari angka pengangguran dan kemiskinan turun, “jelasnya.
Pemerataan pembangunan apalagi pembangunan infrastruktur di pinggiran kota itu sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan kesehatan masyarakat. “Kami berharap ini bisa jadi indikator positif untuk pembangunan kota Banjarmasin. Saya rasa untuk kota besar itu cukup bagus sehingga indeks pembangunan manusia kita semakin lebih baik lagi, “ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya mengatakan satu bulan setelah penyerahan LKPJ tersebut maka akan ada jawaban sebagai rekomendasi dari DPRD kota Banjarmasin. ” Nanti akan dibahas perkomisi sesuai dengan bidang untuk dilakukan evaluasi dan rekomendasi lagi, “ujarnya. via
