BANJARMASIN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan menyerukan masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih (pemilih) berperan aktif dan berpartisipasi menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta menolak praktik politik transaksional, politik uang, manipulasi suara dan jual beli suara.
Seruan tersebut disampaikan MUI Provinsi Kalsel menjelang pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden/Wakil Presiden, DPR-RI MPR-RI DPRD dan DPD-RI Tahun 2024, Selasa (13/02).
Seruan itu langsung disampaikan Ketua Umum MUI Kalsel, KH Husin Naparin Lc, MA didampingi Sekretaris, H Nasrullah dan pengurus lainnya di Sekretariat MUI Kalsel Kompleks Masjid Raya Sabilal Mahtadin Banjarmasin.
Seruan dilakukan dalam acara press release taujihat MUI Kalsel tentang Pemilu 2024 yang dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Adi Santoso, SSos, MSi.
Turut mendampingi Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel, Dr HM Tambrin, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Andi Tenri Sompa, Ketua Bawaslu, Aries Mardiono, Kepala Kejaksaan Tinggi, Mukri SH MH dan unsur TNI- Polri wilayah setempat serta pimpinan Forkopimda.
MUI Kalsel juga menyerukan semua pihak agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan dalam Pemilu 2024 dengan mengutamakan kepentingan bersama sebagai bangsa, menghindari politik golongan dengan tetap menjaga ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah yang didasari pelaksanaan nilai-nilai agama.
MUI mengingatkan masyarakat Banua, khususnya umat Islam Banua bahwa memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban.
Berdasarkan hasil Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Il tahun 2009, umat Islam dianjurkan memilih pemimpin dan wakilnya yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam serta dapat mengemban tugas amar ma’ruf nahi munkar.
MUI pun menyerukan kepada para pengurus MUI di semua tingkatan yang ikut terlibat dalam konstalasi politik praktis untuk menjadi teladan dan menerapkan politik yang berakhlak mulia, politik yang bebas, jujur dan adil serta ikut berupaya mencegah terjadinya politik uang dan politik curang.
Tidak ketinggalan, diserukan agar para ASN, TNI/Polri, kepala desa dan perangkatnya dapat menjaga integritas dan profesionalitas dengan memegang dan menegakkan prinsip netralitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
MUI menghendaki agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja secara profesional mengedepankan prinsip independensi, netralitas dan imparsialitas sehingga dapat menghasilkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
MUI mendorong agar Pemimpin Nasional yang akan datang harus menjadikan etika, integritas dan hukum sebagai panglima dalam menjalankan roda pemerintahan.
MUI menyerukan kepada media massa, media elektronik dan media online untuk bersikap netral dan proaktif mendidik masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita bohong (hoaks) atau ujaran kebencian.
Sementara itu, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menyampaikan terima kasih kepada MUI atas semua partisipasinya dalam ikut menjaga dan terus mengingatkan umat tetap menjaga situasi damai, dan tidak memutuskan silaturahmi.
Paman Birin mengingatkan semua pihak agar tetap menghindari perpecahan dan permusuhan hanya lantaran berbeda pilihan atau beda partai dalam pesta demokrasi ini.
Persatuan dan kesatuan, kata Paman Birin, harus tetap dipegang teguh, karena pemilu ini bukan tujuan, tetapi jalan dan ikhtiar untuk meraih keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hasil Pemilu secara jujur dan adil, ujar Paman Birin lagi, akan menentukan siapa yang memimpin negeri ini dan menjadi wakil rakyat. sal/adpim/ani
