JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah mendalami dugaan aliran dana korupsi, terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kemenkes tahun anggaran 2020-2022.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pendalaman itu telah dilakukan tim penyidik KPK dengan memeriksa dua orang saksi pada Rabu (7/2) lalu.
Kedua saksi dimaksud yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan periode Maret-November 2020 Budi Sylvana dan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020 Pius Rahardjo.
“Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/2), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
“Termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut,” imbuh Ali.
Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Tempat dimaksud seperti Kantor BNPB, Kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, salah satu ruangan di Kantor LKPP dan rumah kediaman dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti antara lain dokumen-dokumen pengadaan, catatan transaksi keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak termasuk dugaan transaksi pembelian aset-aset bernilai ekonomis dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK menjelaskan nilai anggaran proyek mencapai Rp 3,03 triliun untuk lima juta set APD. Sudah ada tersangka yang ditetapkan namun belum disampaikan KPK kepada publik.
Semua itu akan diinformasikan KPK bersamaan dengan upaya paksa peangkapan ataupun penahanan para tersangka. web
