AMUNTAI – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI) terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan layanan ibadah haji, khususnya terkait biaya perjalanan haji.
Hal ini disampaikan anggota komisi VIII DPR RI, H Syaifullah Tamliha pada saat sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji yang bertempat di Gedung Aneka Guna Amuntai, Selasa (23/1).
“Alhamdulillah, atas desakan DPR, biaya haji tahun 2024 akhirnya bisa ditekan, dari semula Rp105 juta sebagaimana yang diusulkan pemerintah, menjadi Rp93,4 juta,” ujar bang Iful panggilan akrab politisi PPP yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Penetapan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) ini sendiri sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 Hijriah/2024 Masehi yakni sebesar Rp. 93,4 juta.
“Dari Rp. 93,4 juta tersebut, calon jamaah haji hanya membayar sebesar Rp. Rp 56.046.172, sedangkan sisanya ditanggung oleh nilai manfaat pengelolaan dana haji,” ucapnya.
Dengan kata lain bebernya, porsi biaya yang harus dibayar jamaah hanya 60 persen, sementara sisanya sebesar 40 persen akan dibayar menggunakan keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana haji yang dikelola oleh BPKH
Tidak hanya itu, pihaknya ungkap Bang Iful juga meminta pemerintah untuk memperhatikan pola makan untuk para jamaah.
“Kita tidak ingin ada keluhan dari para jamaah haji Indonesia terkait makan minun mereka disana,” ucapnya.
Untuk tahun 2024 ini sendiri, kouta haji Indonesia bertambah sebanyak 20 ribu jamaah, yang pada tahun 2023 lalu kouta haji Indonesia sebanyak 221 ribu jamaah.
Hadir dalam sosialisasi ini, Perwakilan BPKH, Supian, Wakil Ketua DPRD HSU, Faturrahim dan Kepala Kantor Kemenag HSU Matnor(tal).
