Senin, Agustus 25, 2025
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Fraksi PKS Desak Terapkan Reward dan Punishment

Kondisi Keuangan Pemko Sedang Kritis

by Mata Banua
10 Januari 2024
in Banjarmasin, Kotaku
0
D:\2024\Januari 2024\11 Januari 2024\5\hal 5 ok\Hendra.jpg
Sekretaris Fraksi PKS DP­RD Kota Banjarmasin, Hendra. (foto:mb/ist)

 

BANJARMASIN – GALI lobang tutup lobang, besar pasak daripada tiang. Pepatah ini menggambarkan kondisi kas daerah atau pengelolaan keuangan Pemko Banjarmasin yang kini sedang kritis, karena terbebani utang belanja ratusan miliar.

Artikel Lainnya

D:\2025\Agustus 2025\24 Agustus 2025\5\hal 5\Edy Wibowo.jpg

Banjarmasin Tak Naikkan PBB

24 Agustus 2025
D:\2025\Agustus 2025\24 Agustus 2025\5\hal 5\Wali Kota H.M Yamin membuka lomba kicau burung mania.jpg

Lomba Burung Berkicau Diikuti Ratusan Peserta

24 Agustus 2025
Load More

Sekretaris Fraksi PKS DP­RD Kota Banjarmasin, Hendra mengakui apa yang terjadi pada kas daerah atau pengelolaan keuangan Pemko Banjarmasin seperti peribahasa besar pasak daripada tiang dan gali lobang tutup lobang.

“Apa penyebabnya, karena target capaian PAD tidak tercapai, sementara total belanja daerah besar yang harus ditanggung oleh pendapatan daerah,” ucap Hendra kepada jejakrekam.com, Rabu (10/1).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjar­masin ini mengatakan penerapan kebijakan refocusing anggaran mutlak dilakukan pemerintah kota, karena adanya beban atau kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp 300 miliar atau ratusan miliar pada APBD tahun 2024 ini.

Akademisi FEB Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini menegaskan berdasar kesepa­katan antara DPRD dengan Pemkot Banjarmasin bahwa realisasi PAD itu harus dievaluasi secara berskala tiga bulan atau triwulan sekali.

“Kebijakan ini justru tidak diterapkan maksimal, makanya perlu adanya monitoring dan evaluasi (monev). Termasuk, tentunya ada reward dan punish­ment (penghargaan dan huku­man) terhadap SKPD atau instansi yang tidak mencapai target atau sebaliknya,” kata Hendra.

Berdasar data dihimpun jejakrekam.com, belanja pegawai dan belanja modal termasuk di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan tajam pada 2023 dibandingkan tahun 2022. Ironisnya, kinerja pendapatan APBD Kota Banjarmasin pada Oktober 2023 di angka Rp 1.004.000.000.000 atau baru tercapai 43 persen, justru mengalami penurunan. Bahkan, paling rendah dibandingkan 12 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dilaporkan hingga kini ada 17 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Banjarmasin memiliki tang­gungan atau kewajiban pem­bayaran kepada penyedia jasa baik kontraktor, vendor, hingga konsultan dengan total Rp 300 miliar lebih.

Utang belanja ini terjadi pada APBD tahun 2023. Dari total pendapatan hanya Rp 2.324.­211.638.750 atau Rp 2,3 triliun harus mengakomidir belanja daerah Rp 2.513.152.688.138 atau Rp 2,5 triliun. Hingga mengalami desifit Rp 188.­941.049.388 atau Rp 188,9 miliar, meski ada sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022 mencapai Rp 198.941.049.388 guna menutupinya.

Beberapa belanja daerah terbesar seperti belanja modal Rp 688.754.025.737, tediri dari belanja modal tanah Rp 125.­673.906.996, belanja modal pera­latan dan mesin Rp 149.­707.629.687, belanja ge­dung dan bangunan Rp 220.126.­264.545, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp 190.695.­354.907, belanja modal aset tetap lainnya Rp 345.993.000.000, dan belanja modal aset lainnya Rp 204.885.600.000. Sedang­kan, belanja tak terduga dialo­kasi­kan Rp 15.864.881.310 dan penyertaan modal daerah Rp 10 miliar.

Lantas dari mana sumber pendapatan daerah untuk Pemko Banjarmasin selain pendapatan asli daerah (PAD) dipatok Rp 822.243.065.500, ada lagi sumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 1.199.­650.608.000 atau Rp 1,1 triliun, terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) hingga dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID).

Padahal, besaran DAU diterima oleh Pemkot Banjarmasin berdasar data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemen­keu) tahun 2023 mencapai Rp 973.904.950.000 atau Rp 973,9 miliar, tergolong cukup besar.

Pada laman djpk.­kemen­kue.go.id, ada beberapa item dari dana transfer umum tahun anggaran 2023 telah dialokasikan oleh pemerintah pusat bagi Kota Banjarmasin.

Yakni, bersumber dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam bertotal Rp 228.­442.681.000 atau Rp 228,4 miliar lebih. Terdiri dari DBH PPH Rp 45.622.751.000, DBH PBB Rp 5.620.598.000, DBH IIUPH-PSDH Rp 124.423.000, DBH Migas Rp 164.225.000, DBH Minerba Rp 175.­677.­550.000, DBH Perikanan Rp 1.233.134.000.

Sementara, total DAU baik yang Tidak Ditentukan Peng­gunaannya maupun Ditentukan Penggunaannya diterima oleh Pemkot Banjarmasin pada 2023 mencapai Rp 973.904.950.000 atau Rp 973,9 miliar lebih. Terdiri dari DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp 560.831.418.000.

Sedangkan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya terdiri dari Penggajian formasi PPPK 41.183.874.000, Penda­naan Kelurahan Rp 10.400.­000.000, DAU Bidang Pendidi­kan Rp 48.141.021.000, DAU Bidang Kesehatan Rp 54.465­.820.000, DAU Pekerjaan Umum Rp 7.300.000.000 atau Rp 7,3 miliar. Hingga total DAU keseluruhannya mencapai Rp 72.2.322.927.000 atau Rp 72,2 miliar. Selain itu, Pemkot Pemkot Banjarmasin men­dapat­kan insentif fiskal sebesar Rp 23.139.342.000 atau Rp 23,1 miliar. jjr

 

 

Tags: Fraksi PKSHendraKeuangan PemkoSekretaris Fraksi PKS DP­RD Kota Banjarmasin
ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA