BANJARMASIN – Antisipasi banjir kembali melanda seperti kejadian pada 2021 silam, program normalisasi dan restorasi berbiaya Rp 4,1 miliar digelontorkan Dinas PUPR Kota Banjarmasin.
Bersumber pada APBD tahun 2023, sedikitnya ada 22 proyek normalisasi dan restorasi sungai dilelang oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin untuk digarap pihak penyedia jasa bertotal jenderal Rp 4.137.108.056 atau Rp 4,1 miliar lebih.
Informasi dihimpun jejakrekam.com, 22 proyek itu di antaranya pemeliharaan/pembersihan sungai-sungai sedang digelontorkan dana Rp 97,6 juta, Anak Sungai Pelambuan Rp 198 juta, Anak Sungai Teluk Dalam Rp 199 juta, Sungai Simpang Anem Rp 148 juta, Sungai Begau Rp 149 juta, Sungai Guring Rp 149 juta.
Kemudian, Sungai Jalan KS Tubun Rp 148 juta, Sungai Pemurus Rp 149 juta, Sungai Tembikar Rp 149,9 juta, Sungai Tiung Rp 146,8 juta, SungaiBenawa Rp 149 juta, Sungai Jafri Zamzam Rp 199 juta, Sungai Parit Rp 149 juta.
Ada pula, proyek normalisasi dan restorasi Sungai Bilu berbiaya Rp 147 juta, Sungai Lulut Rp 418 juta, Sungai Simpang Bamban Rp 149 juta, Sungai Gayam Rp 199 juta, Sungai Kidaung Rp 489 juta, Sungai Samping Masjid Jami Rp 149 juta hingga Sungai Simpang Tangga Rp 149 juta serta proyek pemeliharaan/pembersihan Sungai Martapura berbiaya Rp 251 juta.
Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini mengungkapkan dari data yang ada, sebagian dari proyek normalisasi dan restorasi sungai itu ternyata ada yang belum tergarap bahkan tidak sesuai ekspektasi.
“Makanya, kami akan terus pelototi hasil pekerjaan dari proyek normalisasi dan restorasi sungai yang menelan dana cukup besar Rp 4,1 miliar itu, bagaimana progresnya,” ucap Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Banjarmasin kepada jejakrekam.com, Kamis (14/12).
Hal ini dilakukan DPRD Banjarmasin sebagai bentuk pengawasan penggunaan dana bersumber dari APBD, khususnya tahun anggaran 2023.
Menurut Isnaini, dari berbagai proyek pengerukan maupun pendalaman sungai itu harus benar-benar optimal untuk mengembalikan fungsi sungai yang ada di wilayah Kota Banjarmasin.
“Hal ini belajar dari kasus banjir besar yang melanda Banjarmasin pada awal 2021 silam, ketika aliran sungai banyak yang mampet bahkan mati. Terlebih lagi, saat ini sudah memasuki musim penghujan,” tuturnya.
Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin sendiri sudah membuat program pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air melalui platform media sosial bernama Pengintegrasian Stasiun Telemetri (Grasi Istri).
Dengan adanya Grasi Istri ini, informasi sebaran banjirn terjadi pada Kota Banjarmasin bisa diakses publik dalam membangun membangun sistem informasi peringatan dini banjir (EWS).
Sementara, pakar kota Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Akbar Rahman mengamati justru dari 22 proyek normalisasi dan restosasi sungai yang dijalankan oleh Dinas PUPR Banjarmasin tidak sepenuhnya optimal.
“Faktanya, progres pekerjaan masih banyak terlambat hingga mendekati akhir tahun ini. Harga dari masing-masing proyek itu juga berbeda, apakah berdasar kedalaman sungai. Jika dikalkulasi rata seharga Rp 1,5 juta per meter,” kata Akbar Rahman. jjr
