BANJARMASIN – Ajaran Pancasila yang diterapkan di tengah masyarakat dalam bentuk penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada periode tahun 1978 hingga diakhiri pada tahun 1998, kini dirindukan masyarakat untuk bisa diajarkan kembali.
Kerinduan agar Pancasila diajarkan kembali, antara lain dalam bentuk penataran P4 terungkap ketika anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH melakukan sosialisasi “Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” dengan tema Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di Aula Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Barito Kuala, di Marabahan, Rabu (6/12).
Di hadapan jajaran Dinas TPH se Kabupaten Batola yang juga dihadiri Kepala Dinasnya Ir Murniati.
H Karlie Hanafi Kalianda SH MH membeberkan bahwa penataran P4 pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba) dilaksanakan oleh BP7,dan kemudian dihentikan seiring dengan runtuhnya rezim orde baru.
Namun, katanya melanjutkan, ternyata ajaran Pancasila yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia ini masih mendapat tempat di hati masyarakat, karena merupakan salah satu upaya pembinaan moral generasi bangsa.
Karlie Hanafi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel mengatakan, bahwa DPRD provinsinya memiliki kewajiban sebagaimana amanat Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 108.
“Beberapa kewajiban itu, di antaranya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI,” kata Karlie Hanafi.
Pada kesempatan itu, I Wayan Darma salah seorang peserta sosialisasi yang mrupakan tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Batola, mengakui banyak hal-hal positif dari Penataran P4, seperti pengamalan dan penghayatan terhadap Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia dan menghandung nilai luhur budaya bangsa.
“Pancasila mengatur hakikat kehidupan berbangsa dan beragama. Semua sudah diatur dengan baik, termasuk kerukunan hidup antara umat beragama, etika, akhlak, persatuan kesatuan dan sebagainya,” ujarnya.
Narasumber Staf Ahli DPRD Kalsel H Puar Junaidi yang antara lain menyampaikan tentang Empat Pilar Kebanngsaan merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana.
“Empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat, dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewejudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat,” jelasnya.
Ia menambahkan, empat pilar tersebut tidak memiliki kedudukan sederajat, setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda.
“Ke empat pilar tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk berdiri kokoh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri demi tercapainya kehidupan yang merdeka, bewrsatu, berdaulat, adil dan makmur,” katanya. rds
