Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly merespons kecurigaan Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto, terkait fenomena banyaknya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diganti jelang Pemilu 2024.
Yasonna menyebut rotasi sebagai hal yang wajar. Ia menyebut rotasi hanya terjadi sekitar 25-30 persen saja.
Selain itu, Yasonna menyebut Kalapas kurang baik apabila menempati satu tempat yang sama dalam waktu yang lama.
“Kalapas diganti, sudah berapa tahun pak karenanya? seharusnya dalam rotasi itu oleh karena suatu hal-hal,” kata Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (21/11), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
“Karena memang kalau Kalapas terlalu lama di suatu tempat, rawan, sama seperti Polisi. Jadi kita harus rotasi,” imbuhnya.
Yasonna juga mengungkapkan keraguan para anggota dewan yang mempertanyakan soal netralitas di Lapas tidak relevan. Sebab menurutnya dalam gelaran Pemilu 2024, setiap TPS khusus juga memiliki saksi yang salah satunya berasal dari parpol.
Caleg PDIP itu juga memastikan sejauh ini tidak ada permasalahan terkait kecurangan di Lapas, pun menurutnya kejadian yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak itu tidak terjadi di Pemilu 2019 lalu.
“Saya ditanya, saya kira 2019 di lapas tidak ada masalah. Lapas Malang itu pak Wihadi, yang menang di situ caleg Gerindra, boleh di-cross check itu,” kata dia yang juga Ketua DPP PDIP di bidang hukum tersebut.
Dalam rapat yang sama, Wihadi sebelumnya berpendapat Lapas menjadi salah satu lembaga yang rawan untuk disusupi dalam gelaran kontestasi politik. Ia mengatakan bisa saja sipir ataupun petugas lapas lainnya memonopoli hasil suara warga binaan.
Wihadi juga mengatakan di dapilnya yang berada di Jawa Timur, mulai muncul fenomena kepala lapas diganti. Hal tersebut pun menurutnya marak terjadi di daerah yang lain. Ia lantas mempertanyakan apa urgensi penggantian kalapas menjelang Pemilu 2024.
Dengan temuan itu, Wihadi juga mengusulkan dibentuknya panja netralitas di lingkungan Lapas.
“Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat Pemilu, Kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres,” kata Wihadi.
Adapun selain persoalan lapas dan warga binaan, Wihadi juga mempersoalkan soal pendataan WNA oleh bagian imigrasi. Ia mengaku tidak ingin WNA ikut mencoblos pada 2024 nanti, sebagaimana yang menurutnya pernah terjadi di Pemilu 2019. web
