BANJARMASIN – Tak mendapat akses informasi dan data usai audensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, dua organisasi mahasiswa memastikan akan segera menggelar parlemen jalanan atau aksi turun ke jalan.
Perwakilan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banjarmasin saat dialog, ditemui oleh Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjarmasin Thomas Sigit Mugiarto dan jajarannya.
Sementara, perwakilan pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Banjarmasin bertemu dengan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi, kemudian berlanjut ke Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Rabu (1/11).
Audensi dua organisasi mahasiswa ini terkait dengan permintaan agar Dinas PUPR Kota Banjarmasin membuka data. Hal ini terkait dengan pembelian lahan atau pengadaan tanah rumah dinas (rumdin) jabatan Walikota Banjarmasin di Jalan Jenderal Sudirman, Antasan Besar sebesar Rp 31 miliar dan proyek akserosis Jembatan Pasar Lama yang menelan dana Rp 11,8 miliar yang tengah disorot publik.
Ketua Umun IMM Kota Banjarmasin, Muhammad Arifin mengatakan, pihaknya sudah melakukan tahapan audiensi pertama dengan DPRD Kota Banjarmasin dan dinas teknis di lingkungan Pemkot Banjarmasin.
“Audiensi pertama kami mendapat penjelasan secara umum di DPRD Kota Banjarmasin, kemudian dilanjutkan audiensi kedua di Kantor Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Kami berharap dapat data rinci, ternyata tidak dikasih,” kata Muhammad Arifin, seperti dikutip jejakrekam.com.
Dia menjelaskan, IMM dan HMI tetap kompak guna menelusuri lebih dalam dua persoalan yang menjadi atensi publik tersebut. “Karena kami tidak mendapat data rinci yang jelas, kami akan semakin radikal untuk menelusuri persoalan ini,” ucap Arifin.
Senada, Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin, Ahmad Barkati menegaskan terus mengawal persoalan yang mengemuka tersebut. Sebab, menurut dia, isu dua proyek besar terus bergulir dan memicu berbagai macan reaksi di kalangan warga Banjarmasin.
“Tidak menutup kemungkinan kami akan menggelar aksi parlemen jalanan pada Rabu atau Kamis depan dan membawa permasalahan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ya, kami minta agar komisi anti rasuah ini turun ke Banjarmasin, setidaknya KPK melakukan intervensi atau supervisi dalam persoalan yang mengemuka di Banjarmasin,” pungkas Barkati. jjr
