BANJARMASIN – Tren positif mewarnai laju pergerakan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. Dalam enam tahun terakhir ini. Salah satu indikator pendapatan berasal dari pajak yang terus berkontribusi positif dan cenderung mengalami kenaikan.
Data Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin menyebutkan di tahun tahun 2018, Banjarmasin mampu membukukan pendapatan hingga Rp 190 miliar. Angka tersebut melebihi target pajak daerah. Tren manis ini terjaga pula di tahun 2021 dengan capaian Rp 198 miliar, melampaui target yang dibidik Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dan tahun 2023 hingga di bulan Oktober saja Banjarmasin sudah meraup pendapatan hampir Rp 228 Miliar lebih. Dipastikan tren positif ini terus berjalan hingga akhir tahun dan dipastikan mengunci realisasi lebih dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 258 miliar.
Capaian ini setidaknya mementahkan tudingan realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terburuk di Kalimantan Selatan.Tidak validnya data dan croschek yang tak berimbang ketika menjadi menu berita, disinyalir membuat informasi realisasi pendapatan kota Banjarmasin menjadi sumir.
Karena itulah Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin, Jefri Fransyah, langsung meluruskan pemberitaan yang terlanjur beredar namun terdapat kekeliruan dan menimbukan salah tafsir serta merugikan Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Keliru itu, kalau PAD Banjarmasin hanya sebesar Rp 1 miliar, logika berpikirnya gimana. Terlebih sudah memasuki semester ketiga dalam laporan keuangan kami. Itu jelas keliru. Karenanya kami perlu meluruskan kekeliruan itu,” tegasnya saat memberikan keterangan resmi mewakili Pemerintah Kota Banjarmasin, di Banjarmasin, Selasa (31/10).
Lebih jauh Jefri Fransyah membeberkan info terkini yang tercatat dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), disebutkan total pendapatan Pemerintah Kota Banjarmasin sudah mencapai Rp1,33 triliun.
“Total pendapatan PAD Kota Banjarmasin sendiri dari pendapatan lain-lain, dana transfer dan dana bagi hasil,” cetusnya lagi.
Sementara, berdasarkan data dilansir Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, menyebutkan Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2023, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 22,76 triliun atau sekitar 74,89% dari target. Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar Rp 5,25 triliun, Pendapatan Transfer Rp 17,46 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 53,11 miliar.
Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, telah terealisasi sebesar Rp 18,53 triliun atau sekitar 58,56%. Realisasi Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 12,36 triliun, Belanja Modal Rp 2,90 triliun, Belanja Tak Terduga Rp 24,80 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp 3,26 triliun.
“Realisasi Belanja Daerah tertinggi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara prosentase sebesar 72,79% dan yang paling kecil adalah pada Kabupaten Balangan sebesar 47,81%. Realisasi TKD s.d. 30 September 2023 sebesar Rp 15,72 triliun atau 67,56% dari pagu. Capaian ini meningkat 19,80% dibandingkan tahun lalu,” terang Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi, saat Publikasi ALCo Regional Kalsel di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kalselteng di Banjarmasin, beberapa saat lalu.
Dikatakan Syafriadi, capaian tersebut dimulai dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 6,21 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 6,01 triliun, DAK Fisik sebesar Rp 585,14 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp 1,67 triliun, Hibah Rp 0,73 miliar, Dana Desa Rp 1,16 triliun, dan Intensif Fiskal sebesar Rp 74,05 miliar.
“Realisasi TKD terbesar pada Kabupaten Balangan mencapai 77,26% dari pagu. Sedangkan realisasi TKD terendah pada Kabupaten Tanah Bumbu baru sebesar 54% dari pagu,” sambungnya lagi.
Sementara untuk realisasi DAK Fisik di Kalimantan Selatan telah terealisasi sebesar 51,14%. Kabupaen Barito Kuala menempati peringkat pertama penyaluran DAK Fisik berdasarkan persentase realisasi dari pagu dan Rencana Kegiatan (RK) di lingkup Pemda Kalimantan Selatan.
Untuk realisasi Dana Desa, sampai dengan 30 September 2023 ini Kabupaten Barito Kuala juga menempati peringkat pertama realisasi Dana Desa dengan persentase sebesar 85,16%. Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-8 penyaluran Dana Desa se-Indonesia. Humas Pemko
