BANJARMASIN – Rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang baru di kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi di Cempaka, Banjarbaru, dipastikan berlangsung pada tahun 2024.
Menyusul tersedianya lahan seluas tiga hektare di kawasan tersebut atau jauh lebih luas jika dibandingkan dengan lokasi saat ini di Banjarmasin.Apalagi saat ini, ibu kota provinsi sudah resmi berpindah ke Kota Banjarbaru, sehingga semua instansi terkait mulai bertahap dipindahkan dari Banjarmsin.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, berharap agar proses pembangunan gedung DPRD Kalsel yang baru berjalan lancar.Terutama terkait dengan kepemilikan lahan yang harus jelas statusnya saat pembangunan dimulai.
“Kita berharap masyarakat tidak menghambat proses tersebut. Jangan nanti pas sudah dimulai pembangunan, diklaim tanah itu miliknya, tapi saat diminta suratnya tidak dapat menunjukkan. Ini kan menghambat jadinya,” jelas Supian usai menghadiri rapat dengan pihak kontraktor di gedung rumah Banjar di Banjarmasin, Senin (30/10) siang.
Meskipun diakuinya tidak ada masalah terkait lahan, tapi pihaknya tetap ingin mengambil langkah mengantisipasi.Ia menjelaskan, pihaknya juga sudah menyusun rencana pembangunan dengan detil, baik dari anggaran, pola pembanunan hingga desain arsitektur yang mengusung budaya Banjar.
Menurutnya, pada anggaran perubahan tahun ini masih fokus pada perencanaan. Sedangkan pada tahun depan, pembangunan akan dimulai dengan target rampung pada tahun 2025.
“Untuk lahan kita ini tiga hektare sepertinya cukup. Tapi kalau bisa memang kami harapkan ditambah. Seperti Polda kan 10 hektare, Kejaksaan juga cukup luas,” tuturnya.
Permintaan itu menurutnya sangat beralasan, mengingat aktivitas di lingkungan DPRD Provinsi cenderung padat apabila ada rapat lintas sektor.
Sehingga diperlukan lahan yang cukup luas untuk menampung tamu-tamu yang datang, maupun kendaraan yang digunakan.Supian juga menyebut, anggaran untuk pembangunan Kantor DPRD Kalsel yang baru mencapai Rp180 miliar dengan sistem tahun jamak.
Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini mengatakan sesuai undang-undang tentang ibu kota provinsi bahwa Kota Banjarbaru dan untuk kepindahan tersebut sekitar 2,9 hektar ataus ekitar 3 hektar lah.
“ Tadi kami sudah ekspos konsultan perencana dari PT Asta Kencana dari Detail Engineering Desaign (DED) nanti ada gedung rapat paripurna, sarana prasarana danlainnya.Pagunya untuk fisik tahun 2024 sekitar Rp 48,9 miliar, untuk pagu desain belum lagi,” ujarnya.
Rencana dibangun tahun 2024 dengan lokasi dari anggaran APBD, diperkirakan untuk biaya keseluruhan pembangunan sekitar Rp 180 miliar.
“ Status lahan Insa Allah tidak ada permasalahan,” jelasnya.Untuk gedung baru akan dibuat mengusung tema Banjar dengan atap Gajah Baliku dengan seluruh ornamen Banja,” jelasnya.rds
