JAKARTA – Terjadinya perdebatan panjang tentang bagaimana cara menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022, sehingga tertundanya pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2023.
Membuat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan bertolak ke Jakarta, untuk melakukan Konsultasi dalam Forum Gagasan dan Diskusi bersama Direktur Pengawasan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel M Lutfi Saifuddin bahwa ia bersama para anggota Komisi IV yang berhadir telah mendapat banyak sekali penjelasan dan petunjuk dari pejabat dari Kemendagri yang menjadi nara sumber yakni Kepala Bagian Perencanaan Dr Ikhsan Dirgahayu.
Bahkan beliau mengapresiasi Komisi IV yang telah sesuai menjalankan fungsi Pengawasan DPRD terhadap proses pembahasan APBD Kalsel yang sedang berlangsung.
“Dalam forum tersebut ada 2 masalah utama yang menjadi pokok diskusi yakni pertama tentang belum terpenuhinya Hak Aspirasi Wakil Rakyat dalam APBD, yang kedua terkait belum adanya kesamaan pendapat terkait cara pelaksanaan Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Pembahasan APBD TA 2023,” ujar Lutfi di Kantor Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta, Senin (11/9).
Sesuai Jadwal Banmus bulan September, telah terjadwal sekali lagi Rapat Finalisasi dan kemudian dilanjut dengan Rapat Paripurna Pengesahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023.
Menutup perbincangan, Lutfi mengatakan bahwa banyak catatan yang akan disampaikan dan masalah yang harus disepakati dalam rapat finalisasi nanti aga melahirkan sebuah Perda tentang APBD Kalsel Tahun Anggaran 2023 yang terbentuk secara benar sesuai UU dan Peraturan yang berlaku.
“Komisi IV DPRD Kalsel dalam menjalankan fungsi pengawasan meminta kepada pimpinan dewan sekaligus pimpinan Banggar untuk melaksanakan rapat finalisasi, sebelum di paripurnakan sebagaimana yang sudah terjadwal sebelumnya,” jelasnya.rds
