BATULICIN-Menekankan inflasi terhadap harga pangan terus dilakukan di Indonesia, kecuali Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu, melihat stok pasokan beras di Kabupaten Tanbu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menyatakan hingga bulan ini, stok beras masih terpantau aman terkendali.
“Untuk stok beras hingga saat ini masih aman. Terkahir pada 28 Agustus, dilakukan pengecekan lapangan ke pasar-pasar lokal masih terkendali menghadapi El Nino,” ungkap Kepala DKPP Tanbu H Hairuddin melalui Sekretaris Lamijan pada Jumat (01/9/2023) lalu.
Pihak DKPP menerangkan jika upaya pencegahan inflasi yang dilakukan adalah pendistribusian beras melalui gerakan pangan murah, bekerja sama dengan Bulog yaitu melalui beras SPHP.
Di mana kebutuhan dan ketersediaan tidak mengalami kenaikan yang signifikan, adapun stok dan pasokan cukup terpenuhi dan lancar, meskipun harga mengalami kenaikan yang signifikan namun masih terpantau cukup stabil,” lanjutnya.
DKPP berharap masyarakat Tanbu, bisa memanfaatkan pekarangan rumah, agar ketahanan ekonomi keluarga bisa terjaga, seperti menanam sayur sayuran, umbi sehingga terjamin keamanan pangannya dari pestisida.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melalui Staf Ahli Bupati, Bidang Kemasyarakatan dan SDM M Putu Wisnu Wardana, didampingi Kepala Bagian Ekonomi, baru-baru ini turut menyimak Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023, secara zoom meet pada Kamis (31 /8/2023).
Hasil penemuan terbaru, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, inflasi pada Juli 2023 tercatat 3,08 persen secara year on year, dan angka inflasi tersebut lebih baik dibandingkan sejumlah negara G20 lainnya, seperti India yang sebesar 7,44 persen , Inggris 6,8 persen, Italia 5,9, dan Uni Eropa 5,3.
Adapun informasi cadangan beras per 30 Agustus 2023 yang dilaporkan Bulog sebanyak 1,5 juta ton sehingga dengan adanya pengadaan lagi, diharapkan sampai akhir tahun relatif aman untuk pasokan. Pemerintah juga memberikan bantuan beras periode Maret sampai Juni untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan sebesar 10 kg per KPM per bulannya.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut mengapresiasi tim pengontrol inflasi pusat (TPIP) dan tim pengontrol inflasi daerah (TPID) dan jajaran karena dianggap mampu mengendalikan inflasi di angka 3,8 persen pada bulan Juli 2023.{[alf/mb03]}
