JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan, backlog perumahan atau kesenjangan kepemilikan perumahan rakyat masih sebesar 12,1 juta. Artinya, kebutuhan akan kepemilikan perumahan rakyat masih besar di Indonesia.
“Backlog kepemilikan rumah yang masih cukup besar ini diperkirakan 12,1 juta rumah tangga. Jadi, masih banyak yang harus kita kejar. Masih banyak tugas kita bersama, bukan hanya tugas Pemerintah,” kata Diana dalam Diskusi Indonesia Housing Forum 2023, di FKUI, Jakarta, Rabu.
Masih tingginya backlog kepemilikan rumah tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu menghuni rumah yang layak.
Diana menyampaikan, berdasarkan data BPS mencatat ditahun 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak. “Hingga saat ini masih ada masyarakat Indonesia yang belum menghuni rumah yang layak,” ujarnya.
Adapun kriteria rumah layak huni menurut Sustainable Development Goals (SDGs) ada empat.
Pertama, ketahanan bangunan. Kedua, kecukupan luasannya per kapita. Kriteria ketiga yakni akses air minum yang layak. Keempat, yakni terdapat akses sanitasi yang layak.
“Ini semuanya harus terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap rumah layak masih belum bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah,” katanya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khawatir data backlog kepemilikan rumah dijadikan bahan oknum tertentu di tahun politik. Untuk itu, Kementerian PUPR data mengenai orang yang belum memiliki rumah itu tidak dipolitisasi.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mencatat, di tahun politik kerap ada data yang ‘digoreng’ dengan tujuan tertentu.
“Kita mengantisipasi, kadang pengalaman-pengalaman tahun politik itu suka data ini digoreng untuk berbagai kepentingan,” kata dia di Kementerian PUPR.
Kekhawatiran ini juga berdasar pada keraguan Iwan soal validitas data yang menyebut ada 12,7 juta orang yang belum memiliki rumah. Dia menduga kalau angka backlog tidak sebesar itu.
“Sementara kita pegang masih 12,7 (juta). Cuma begini, ini saya, kami di (Ditjen) Perumahan, kami tak ingin data ini hanya bersifat politis. Kalau 12,7 (juta) saya juga ingin tau itu by name by adress nya dimana kepemilikannya,” jelasnya.
Untuk memastikan data tersebut valid, dia meminta jajarannya untuk mengkonsolidasikan data dari berbagai lembaga. Sebut saja salah satunya data daei Badan Pusat Statistik.
“Karena saya khawatir sekali, ini saya minta kawan-kawan merapatkan sumber data dari BPS misalnya, ini yang kami jngin pastikan, karena saya khawatir ini jadi konsumsi yang untuk kepentingan tertentu yang pada saatnya tak bisa dipertanggungjawabkan,” urai Iwan. lp6/mb06
