JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasial Arief Prasetyo Adi memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah diamankan sebanyak 1,6 juta ton. Ia menegaskan stok tersebut telah dipersiapkan dalam rangka penyaluran bantuan pangan dan stabilisasi harga.
“Kami sampaikan stok beras di Bulog ada dan cukup untuk bantuan pangan dan stabilisasi harga, jumlah 1,6 juta ton beras secured sesuai arahan Bapak Presiden dalam ratas sebelumnya.” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta.
Arief mengatakan, stok CBP ini akan terus bertambah seiring penyerapan gabah/beras yang terus dilakukan oleh Perum Bulog. Dengan stok beras tersebut, Arief meminta masyarakat untuk belanja bijak membeli bahan pangan secukpnya untuk keperluan sehari hari.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk belanja bijak sesuai keperluan dan stop boros pangan. Saya tegaskan bahwa stok beras yang ada di Perum Bulog aman dan cukup untuk keperluan bantuan pangan dan stabilisasi harga.” ujarnya.
Arief mengatakan untuk meredam kenaikan harga beras, pihaknya terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah.
Selain itu, demi menjaga daya beli masyarakat berpendapatan redah, Pemerintah akan segera kembali menggelontorkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh provinsi.
Sama seperti bantuan beras tahap pertama yang berlangsung pada April-Mei 2023, bantuan pangan beras kali ini akan disalurkan selama tiga bulan pada bulan Oktober-Desember 2023 dengan volume masing-masing 10 kg beras.
“Sesuai arahan Bapak Presiden bahwabantuan pangan beras ini akan kembali kita gelontorkan untuk masyarakat berpendapatan rendah pada bulan Oktober hingga Desember mendatang. Ini salah satu upaya membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Adapun berdasarkan Panel Harga NFA per 22 Agustus 2023, harga rata-rata beras medium Rp 12.181 per kg dan mengalami kenaikan 0,3 persen dari Rp 12.144 per kg pada 18 Agustus 2023. Berdasarkan KSA BPS prodksi padi di bulan Agustus hingga Desember merupakan panen gadu di mana neraca produksi-konsumsi bulanan mengalami defisit.
“Jadi cadangan pangan ini sudah kita siapkan dengan baik dari awal untuk mengantisipasi defisit bulanan di akhir tahun 2023 ke tahun 2024, untuk digunakan dalam rangka SPHP, tanggap darurat, dan bantuan pangan beras yang akan kembali digelontorkan mulai Oktober mendatang,” ujarnya.
Arief mengatakan untuk meredam kenaikan harga bera pihaknya terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah dan secara rutin bersama Kementerian Dalam Negeri beserta K/L lainnya melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka monitoring perkembangan inflasi pangan di seluruh wilayah.
Selain itu, demi menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah, Pemerintah akan segera kembali menggelontorkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh provinsi. bisn/mb06
