BANJARMASIN – Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin, Ikhsan Budiman menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas plapon anggaran sementara (PPAS) Kota Banjarmasin tahun anggaran 2024 bersama DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (12/7)
Rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin perihal penyampaian KUA PPAS tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya, didampingi Wakil Ketua, Matnor Ali, Tugiatno dan anggota dewan serta staf Pemko Banjarmasin.
Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman menyampaikan, mengingat laju pertumbuhan ekonomi kota Banjarmasin yang semakin membaik, maka berdasarkan penilaian BPS pertumbuhan ekonomi naik menjadi 3,41 persen pada 2022 yang diharapkan pertumbuhan ekonomi ini dapat memperbaiki inflasi daerah.
Mengacu itu pula, maka Pemko Banjarmasin juga bersiap menjalankan program-program pembangunan 2024. “Tema pembangunan 2024 yakni Pemantapan Kualitas SDM dan Pengutanan Ketentraman dan Keamanan Masyarakat Untuk Penguatan Ekonomi,” kata Ikhsan.
Program menyasar pada meningkatkan sektor unggulan daerah, penuntasan kemiskinan ekstrem, meningkatkan SDM yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Penguatan ketentraman dan keamanan masyarakat, memperkuat infrastuktur yang berwawasan lingkungan dan peningkatan tata kelola dan daya saing digital.
Tak hanya itu, melalui rancangan tersebut disusun struktur pendapatan dan belanja daerah Pemko Banjarmasin pada 2024 yakni pendapatan daerah kurang lebih Rp2,15 Trilyun yang terdiri dari PAD kurang lebih Rp811 Miliar dan pendapatan transfer Rp1,190 Miliar.
“Pendapatan daerah kali ini berkurang Rp322 miliaran jika dibandingkan pendapatan tahun 2023 yakni sebesar Rp2,324 Trilyunan,” katanya.
Hal tersebut, lanjutnya, karena dalam KUA PPAS belum dicantumkannya pendapatan yang bersumber dana tranfer dari pemerintah pusat seperti Dana alokasi khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).
Sedangkan untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,91 Trilyun, belanja berkurang sekitar Rp421 miliar lebih dari kondisi APBD 2023.
Selanjutnya, dialokasikan juga pembiayaan daerah sebesar Rp90 miliar diantaranya penerimaan pembiayaan sebesar Rp100 miliar yang berasal dari Silpa dan mempertimbangkan realisasi sampai bulan ini. Pembiayaan Rp10 Miliar untuk penyertaan modal Bank Kalsel.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya mengatakan, setelah penyampaian ini akan dibahas lagi untuk kemudian ditetapkan bersama melalui paripurna sebagai acuan penyusunan APBD 2024 nanti.
“KUA PPAS ini akan menjadi bahan acuan pelaksanaan APBD 2024,” katanya. via/ani
