BANJARMASIN- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Kota Banjarmasin.
Kegatan tersebut dibuka langsung oleh, Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi Kota Banjarmasin, Iwan Fitriady dan dihadiri oleh, Kepala Bappedalitbang Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi serta SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Pada kesempatan itu, Iwan Fitriady mengatakan tujuan kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan demi percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin.
Dalam beberapa bulan terakhir, phaknya telah berupaya melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk mencapai target prevalensi stunting pada tahun 2024 yaitu 14%, Angka ini mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah gizi buruk pada anak-anak.
“Walaupun telah terdapat penurunan prevalensi di tahun 2022, namun masih banyak permasalahan yang belum dapat teratasi dalam pelaksanaannya untuk mencapai penurunan hingga 14% pada tahun 2024 mendatang,” ujar Iwan Fitriady di Hotel Rodhita, Kota Banjarmasin, Kamis (06/07).
“Adapun pada laporan TP2S semester I tahun 2023, untuk Kota Banjarmasin dari 29 indikator cakupan layanan terdapat 15 indikator yang masih dibawah target Nasional dan harus ditangani secara lintas sektor,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Ia berharap melalui Peningkatan kapasitas tim ini tidak hanya menghasilkan peningkatan jumlah penanganan kasus stunting, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang dan pola makan yang sehat.
Melalui upaya kolaboratif dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas loal, Tim Percepatan Penurunan Stunting terus memperluas dampak positif.
“Diharapkan kepada seluruh SKPD terkait untuk dapat lebih memaksimalkan lagi pencapaian indikator cakupan layanannya yang masih rendah, dengan menganggarkan rencana kegiatan,” harapnya.
Apabila ada permasalahan dalam penganggaran tersebut, silahkan untuk dikoordinasikan dengan SKPD atau Kementerian atau lembaga yang berwenang.via/rds
