Kamis, Agustus 21, 2025
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

MyPertamina, Cara ‘Paksa’ Suruh Konsumsi Pertamax

by matabanua
29 Juni 2022
in Ekonomi & Bisnis
0
D:\Data\Juni 2022\3006\7\7\foto2 hal 6-7 ( 30 Juni)\master 7.jpg
SASARAN PERTAMAX – Kebijakan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan Pertalite dan solar ditengarai sebagai siasat Pemerintah mengalihkan masyarakat untuk konsumsi Pertamax. Seorang petugas SPBU jalur khusus BBM nonsubsidi tengah menunggu konsumen. Foto(mb/we)

JAKARTA – Pertamina berencana untuk memperketat penjualan BBM subsidi dengan mewajibkan masyarakat melakukan registrasi di website https://subsiditepat.mypertamina.id/ maupun aplikasi MyPertamina sebelum membeli.

Uji coba pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi dijadwalkan mulai 1 Juli 2022. Rencananya, uji coba dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di lima provinsi antara lain Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Artikel Lainnya

D:\2025\Agustus 2025\21 Agustus 2025\7\hal Ekonomi 21 Agustus) )\master 7.jpg

Bulog Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

20 Agustus 2025
D:\2025\Agustus 2025\21 Agustus 2025\7\hal Ekonomi 21 Agustus) )\hal 7 - 2 klm (KIRI).jpg

60 Persen Penyaluran KUR Terserap ke Sektor Produksi

20 Agustus 2025
Load More

Dengan kebijakan ini, Pertamina berharap bisa membuat penyaluran BBM subsidi makin tepat sasaran. Sebab, data yang ada di aplikasi akan menunjukkan pembeli berhak mendapatkan BBM subsidi atau tidak.

Menurut Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution, kebijakan ini diharapkan bisa menurunkan konsumsi BBM subsidi hingga 10 persen di tahun ini. Hal itu sesuai ketentuan pembatasan pembelian BBM subsidi tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik keras kebijakan yang disusun pemerintah dan Pertamina. Sebab, ia menilai ini cara halus atau tidak langsung untuk memaksa masyarakat menggunakan pertamax.

“Menurut saya tidak tepat dan sekarang pasti banyak yang keberatan karena ini seperti dipaksa beli pertamax, terutama kelas menengah yang rentan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah ingin membuat subsidi BBM hanya dinikmati oleh masyarakat miskin tanpa memikirkan kelas menengah. Padahal, ada 115 juta orang kelas menengah yang sangat rentan di Indonesia.

Kelas menengah rentan ini juga dinilai perlu mendapatkan subsidi bukan dipaksa membeli pertamax. Terlebih, disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi begitu jauh yang akan membuat pengeluaran membeli makin besar.

“Contohnya Pertamax dan Pertalite selisihnya Rp4.000 lebih per liter. Seharusnya, waktu selisih harga nya tidak jauh, baru diatur. Pendapatan masyarakat untuk membeli BBM bisa naik maka akan mengurangi belanja produksi lainnya. Ini mengkhawatirkan durable goods dan Fast Moving Consumer Goods akan terkuras,” jelasnya.

Kondisi ini dinilai bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang tengah berjalan kembali tertahan. Untuk itu, ia berharap kebijakan ini kembali dipertimbangkan. “Jangan pelit subsidi, karena pemulihan ekonomi masih butuh suport pemerintah, lagipula APBN masih surplus,” kata Bhima.

Selain itu, ia menekankan sebelum memulai kebijakan ini seharusnya data penerima subsidi BBM diperbaiki. Sebab, penyaluran subsidi tepat sasaran paling efektif dilakukan jika datanya akurat. Jika tidak diperbaiki maka akan membuat celah orang kaya menikmati subsidi makin besar.

Masalahnya, sambung Bhima, data penerima subsidi itu belum siap. Imbasnya, penggunaan MyPertamina masih memberi celah untuk menjual BBM subsidi ke mereka yang tidak berhak. cnn/mb06

Tags: APBNDirektur Utama PertaminaMyPertaminaPatra Niaga Alfian NasutionPertamax
ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA