JAKARTA – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan, HM Syarifuddin menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) yang digelar di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (19/11).
Rakernas kali ini mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan usat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan”.
Kegiatan itu menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi para Sekretaris Daerah se-Indonesia bersama pemerintah pusat dalam membahas berbagai tantangan pengelolaan fiskal daerah, sekaligus memperkuat keselarasan kebijakan dan program pembangunan nasional maupun daerah.
Usai kegiatan, Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin menyampaikan bahwa pertemuan menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untk menyampaikan kondisi fiskal masing-masing sekaligus memperoleh arahan terkait optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).
“Intinya masing-masing daerah menyampaikan bagaimana kondisi fiskal yang ada sekarang, di mana banyak terjadi penurunan maupun pengurangan. Untuk itulah, disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Keuangan bagaimana memanfaatkan TKD untuk melaksanakan program prioritas serta menyelaraskan program pusat dan daerah,” jelas Sekda.
Sekda menjelaskan, meskipun terdapat pengurangan TKD, pemerintah daerah tetap harus mampu menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas.
Selain itu, sebut Sekda, daerah juga diberikan peluang untuk menyusun proposal yang dapat diajukan kepada kementerian dan lembaga guna mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.
Menurut Sekda, hal itu perlu ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah, khususnya di lingkungan Pemprov Kalsel melalui penyelarasan program pembangunan daerah dengan program pemerintah pusat.
“Kita berharap OPD di daerah, terutama di provinsi, dapat menyelaraskan program-program pusat dengan program-program daerah. Kalsel pun seperti itu sehingga kita juga harus mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah serta bagaimana keselarasan dengan program pusat agar bisa matching atau selaras,” katanya.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, yang hadir sebagai Pembina dan Pengawas Forsesdasi, dalam keynote speech menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penyampaian informasi mengenai program pembangunan pemerintah pusat di daerah.
Tomsi mengungkapkan, pihaknya telah meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan informasi secara jelas mengenai lokasi pelaksanaan program dan proyek kementerian/lembaga, beserta alokasi anggaran serta waktu pelaksanaannya. Informasi tersebut dijadwalkan tersedia pada pertengahan Desember mendatang.
Dengan demikian, pemerintah daerah, khususnya para Sekretaris Daerah dapat mengetahui berbagai kegiatan pembangunan pemerintah pusat di wilayah masing-masin dan turut menyosialisasikannya kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Berdasarkan survei yang disampaikan, lapangan pekerjaan dan keterjangkauan harga pangan menjadi dua kebutuhan utama masyarakat yang perlu menjadi perhatian pemerintah, disusul sektor kesehatan dan pendidikan.
Terkait kapasitas fiskal daerah, Tomsi mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memanfaatkan aset daerah berdasarkan potensi yang dimiliki dengan target yang realistis.
Selain peningkatan pendapatan, kualitas belanja daerah juga perlu menjadi perhatian. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki tujuan, output dan outcome yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Belanja yang tidak diperlukan dan tidak berorientasi pada hasil perlu dievaluasi agar anggaran dapat diarahkan pada program yang lebih prioritas.
Ketua Umum DPP Forsesdasi, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa Rakernas merupakan wujud komitmen Forsesdasi dalam membangun sinergi dan kolaborasi, tidak hanya di antara pengurus dan anggota, tetapi juga bersama kementerian dan lembaga.
Menurut Sri Wahyuni, penguatan fiskal daerah menjadi hal penting untuk mendorong pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah.
Melalui pertemuan ini, diharapkan berbagai masukan dan aspirasi dari daerah dapat dihimpun menjadi rekomendasi Forsesdasi, sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi dinamika kebijakan ke depan. ran/adpim/ani
