BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan, HM Syarifuddin menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan Tahun 2026.

Rakor yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Pemulihan dan Mitigasi Risiko Iklim Guna Memperoleh Ketahanan Pangan Wilayah Kalimantan” tersebut digelar pada Jumat (20/11), di Ruang Bale Pasundan, Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bandung.

Kegiatan dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BMN, Ferry Irwandi serta dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Badan Urusan Logistik, Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta Direktur Utama Rumah Tani Nusantara.

Pertemuan ini menjadi forum bagi pemerintah pusat dan daerah utuk membahas kondisi inflasi, tantangan ketahanan pangan serta langkah penanganan yang memerlukan dukungan dan sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Sekdaprov Kalsel menyampaikan bahwa inflasi tahunan Kalimantan Selatan pada Oktober 2026 tercatat sebesar 5,14 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen.

Dalam rangka mengendalikan kondisi itu, Pemprov Kalsel telah melaksanakan operasi pasar di 433 titik, menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 137,9 persen dari target serta mengoperasikan sistem deteksi dini harga sejak 1 Juli 2026.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah kenaikan harga beras. Inflasi beras di Kalimantan Selatan mencapai 12,13 persen, hampir dua kali rata-rata wilayah Kalimantan sebesar 6,27 persen.

Bahkan, harga beras premium di daerah tercatat mencapai Rp17.500/Kg, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.400/kg.

Menurut Sekda, kondisi tersebut perlu ditangani dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat, terlebih Kalimantan Selatan akan menghadapi periode penting menjelang momen 5 Rajab di Sekumpul, Martapura, pada pertengahan Desember.

Diperkirakan, sebut Sekda, di Kalsel akan kedatangan jemaah dalam jumlah besar, kemudian dilanjutkan masa paceklik pada Januari hingga Februari 2027 sebelum memasuki panen raya pada Maet 2027.

Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan, Pemprov Kalsel mengusulkan tambahan kuota beras SPHP periode Desember 2026 hingga Februari 2027 yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan prioritas pada beras pera yang sesuai dengan preferensi konsumsi masyarakat Kalimantan Selatan.

Selain itu, Sekda juga meminta evaluasi terhadap HET beras premium dengan mempertimbangkan struktur biaya logistik di luar Pulau Jawa.

Percepatan pemulihan alat bongkar muat di Pelabuhan risakti Banjarmasin turut menjadi perhatian karena kerusakan fasilitas tersebut berpotensi menghambat distribusi pasokan antarpulau, terutama menjelang masa paceklik.

Tidak hanya persoalan distribusi dan harga pangan, tantangan struktural berupa rendahnya produktivitas padi juga menjadi sorotan, dimana pada 2025, produktivitas padi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 4,06 ton per hektare, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 5,32 ton per hektare.

Kondisi tersebut dipengaruhi karakteristik lahan rawa dan gambut yang sebagian besar hanya dapatditanami sekali dalam setahun. an/adpim/ani