BATULICIN-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Andrean Atma Maulani menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat.
Berbeda dari kegiatan reses pada umumnya, kali ini penyerapan aspirasi secara khusus melibatkan kelompok gig worker atau pekerja berbasis platform digital. Di antaranya pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir layanan aplikasi. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan pekerja yang menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Berdasarkan data yang dihimpun, lebih dari 800 pekerja telah terdata secara luring (offline), sementara sekitar 300 lainnya terdaftar di Base SPiON Tanah Bumbu,” kata Andrean di Batulicin, Selasa.
Dalam pertemuan tersebut, para pekerja menyampaikan sejumlah usulan, terutama terkait penyediaan fasilitas penunjang pekerjaan. Mereka berharap pemerintah dapat menyediakan area parkir atau tempat transit khusus di sejumlah titik keramaian. Fasilitas tersebut dinilai penting agar pengemudi dapat menunggu pesanan tanpa mengganggu arus lalu lintas.
Selain itu, mereka mengusulkan penyediaan jalur khusus pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) guna memangkas waktu antrean. Persoalan maraknya pesanan fiktif (order fiktif) yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial juga menjadi perhatian. Mereka berharap ada perlindungan serta penanganan yang lebih tegas terhadap praktik tersebut.
Aspirasi lainnya datang dari masyarakat Desa Plajau Mulia yang menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur. Warga meminta perbaikan jalan berlubang yang dinilai membahayakan pengguna jalan, serta penyesuaian ketinggian polisi tidur yang dianggap terlalu curam.
Mereka juga menyoroti aspek keselamatan di sekitar lokasi galian pipa PDAM. Selain itu, normalisasi saluran air dan pembenahan drainase diusulkan untuk mengantisipasi genangan hingga banjir saat musim hujan.
Di bidang ekonomi dan perlindungan sosial, para pekerja berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan program bantuan pembiayaan untuk pengadaan maupun perawatan kendaraan. Usulan lainnya berupa subsidi servis berkala serta fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja sektor informal memperoleh perlindungan dan jaminan sosial selama menjalankan aktivitasnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Andrean Atma Maulani mengatakan seluruh masukan, data, dan keluhan yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan dihimpun sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. “Apa yang menjadi kebutuhan mendesak di lapangan, mulai dari fasilitas penunjang kerja, perbaikan infrastruktur, hingga jaminan sosial, tentu menjadi atensi serius bagi kami di legislative,” ungkap Andrean.{{an/mb03]}
