BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan, HM Syarifuddin mengungkapkan konektivitas menjadi pondasi pemerintahan digital saat ini.

Hal itu ditegaskan Sekdaprov Kalsel pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika se Kalimantan Selatan Tahun 2026, digelar Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Selasa (17/11).

Rakerda Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Selatan ini mengangkat tema ‘Optimalisasi Penerapan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan’.

Menurut Sekda, di Kalsel masih terdapat wilayah tanpa sinyal, akses internet yang terbatas serta jaringan intra pemerintah yang belum bekerja optimal.

Peningkatan kapasitas infrastruktur dan pemerataan akses sampai ke kabupaten dan kota, menjadi pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Di atas fondasi itu, pengembangan aplikasi perlu mengikuti arsitektur dan peta rencana SPBE.

“Saya meminta perangkat daerah mengevaluasi aplikasi yang telah dibangun, menghentikan pengembangan yang berfungsi sama, dan mengarahkannya pada layanan yang saling terhubung dan kita tidak memerlukan banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sistem yang dapat bertukar data,” ucap Sekda.

Tata kelola datanya, menurut Sekda, juga perlu dibenahi melalui penguatan satu data indonesia, standardisasi dan validasi, pemanfaatan data statistik sektoral serta berbagi pakai antarperangkat daerah.

“Saya berharap jangan sampai perencanaan dan evaluasi menghasilkan kesimpulan yang berbeda hanya karena angka yang dipakai tidak sama,” ucapnya.

Menurut Sekda, semakin banyak layanan yang kita pindahkan ke ruang digital, semakin besar pula tanggung jawab kita menjaganya. Penguatan keamanan sistem elektronik, pelindungan data pribadi masyarakat, manajemen risiko, kesadaran keamanan siber aparatur serta kesiapan menangani insiden perlu berjalan bersamaan dengan pengembangan layanannya, bukan menyusul kemudian.

Sisi komunikasi publiknya, sebut Sekda, sama pentingnya. Keterbukaan informasi publik, keterpaduan penyebarluasan informasi pemerintah, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta penanganan informasi yang tidak benar sekiranya dikelola dalam satu alur yang sama, sehingga masyarakat memperoleh informasi pemerintahan yang benar dan mudah diakses.rin/adpim/ani