AMUNTAI – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Sahrujani menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertempat di Aula Karya Sadaya BPKAD HSU.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati HSU Hero Setiawan, Ketua DPRD HSU H. Fadillah, S.M., pimpinan dan anggota DPRD HSU, Sekretaris Daerah HSU H.Adi Lesmana, serta jajaran kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU.
Hadir pula Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Wahyudi Narsu, beserta rombongan yang sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati H. Sahrujani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kehadiran, pendampingan, serta kegiatan verifikasi dan validasi lapangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten HSU.
Bupati menegaskan, bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari terlaksananya program dan terserapnya anggaran, tetapi juga dari akuntabilitas setiap kebijakan serta manfaatnya bagi masyarakat.
Menurutnya, pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan harus menjadi komitmen bersama, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.
Ia juga meminta, Sekretaris Daerah dan seluruh kepala perangkat daerah agar menyampaikan data serta penjelasan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kekurangan hendaknya disampaikan apa adanya untuk selanjutnya dicarikan solusi dan langkah perbaikan bersama.
Dalam rapat tersebut, sejumlah hal menjadi fokus pembahasan, di antaranya pokok-pokok pikiran DPRD, pengadaan barang dan jasa termasuk proyek strategis, e-purchasing, tender dan pengadaan langsung, serta pengelolaan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam perencanaan serta penganggaran daerah dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi KPK secara serius, terukur, dan tepat waktu agar hasil evaluasi dapat diwujudkan melalui perbaikan nyata.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten HSU berharap tata kelola pemerintahan semakin bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari semangat HSU Bangkit. (suf/mb03)
