BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Senin (16/11) siang.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya pada Kamis (12/11), yang membahas sebanyak 27 usulan Ranperda, baik dari inisiatif DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kalsel, untuk menentukan prioritas legislasi daerah tahun mendatang.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, menjelaskan bahwa rapat lanjutan ini secara khusus menghadirkan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum dapat mengikuti pembahasan sebelumnya, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel.
Kedua instansi tersebut diminta memberikan penjelasan lebih lanjut terkait usulan perubahan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito.
“Hari ini Bapemperda melanjutkan rapat sebelumnya pada 12 November lalu. Ada dua SKPD pengusul Ranperda yang belum hadir, yaitu Bappeda dan Dinas Perhubungan. Karena itu, keduanya kita undang untuk memberikan penjelasan terkait usulan yang disampaikan,” ujar Firman.
Dari hasil pembahasan tersebut, Bapemperda menyepakati dua usulan Ranperda untuk dilanjutkan ke tahap penyusunan Propemperda 2027, yakni perubahan Perda tentang RPJMD dan pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito.
Sementara itu, usulan perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan diputuskan untuk ditunda. Keputusan tersebut mempertimbangkan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sektor perhubungan masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
“Untuk Perda terkait RPJMD kita sepakati dilanjutkan masuk dalam Propemperda. Sedangkan Perda Penyelenggaraan Perhubungan kita tunda karena beberapa undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Lalu Lintas, masih dalam proses pembahasan di DPR RI,” jelasnya.
Lebih lanjut, Firman menerangkan bahwa usulan pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito juga disetujui untuk dilanjutkan karena adanya perubahan kewenangan pengelolaan alur pelayaran tersebut.
Menurutnya, kewenangan pengelolaan Alur Barito saat ini berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Sementara itu, PT Ambapers, yang merupakan anak perusahaan PT Bangun Banua, menjadi pemegang izin konsesi pengelolaan alur tersebut.
Dengan beralihnya kewenangan tersebut, regulasi daerah yang sebelumnya mengatur pengelolaan Alur Barito dinilai perlu dicabut agar selaras dengan ketentuan dan pembagian kewenangan yang berlaku.
“Karena kewenangan pengelolaan alur ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka Perda yang pernah kita terbitkan harus dicabut. Untuk pencabutannya, kita harus menerbitkan Perda pencabutan pada tahun depan, sehingga usulan ini juga kita lanjutkan ke proses Propemperda,” ungkap Firman.
Hasil rapat lanjutan ini menjadi bagian dari proses penyaringan dan penyusunan skala prioritas legislasi daerah tahun 2027. Sebelumnya, Bapemperda telah membahas 27 usulan Ranperda, yang terdiri atas 10 usulan inisiatif DPRD dan 17 usulan dari Pemerintah Provinsi Kalsel.
Melalui pembahasan tersebut, Bapemperda berupaya memastikan setiap Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027 memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, serta dapat dituntaskan sesuai target pembahasan.
Selanjutnya, daftar prioritas Ranperda hasil pembahasan Bapemperda akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2027.rds
