RANTAU,- Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah mempimpin rapat paripurna DPRD, dengan agenda penyampaian dan pemandangan umum fraksi – fraksi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Tapin. Bertempat di aula Rapat Paripurna DPRD Tapin, Rabu (11/11/26).
Rapat paripurna dihadiri Bupati Tapin H Yamani, Sekretaris daerah H Unda Absori, wakil ketua DPRD H Hairuji dan H Midfay Syahbani, Sekretaris dewan Fadlian Noor serta para asisten, staf ahli, pimpinan SOPD, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat, tenaga ahli bupati ,staf khusus bupati, pimpinan BUMN, BUMD dan perwakilan Kantor Kemenag Tapin.
Seperti yang diutarakan Bupati Tapin H Yamani dalam penyampaiannya, pemerintah kabupaten Tapin dan DPRD kabupaten Tapin telah menyepakati kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas perubahan anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 pada tanggal 21 Oktober 2026
“Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama Ketua DPRD dan wakil-wakil ketua DPRD,”ungkapnya.
Seperti yang dikatakan H Yamani, selanjutnya rancangan APBD yang kita sampaikan pada rapat Paripurna ini merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2027.
Kita semua dihadapkan pada tantangan pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perencanaan yang secara cermat, terukur dan bertanggung jawab. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut kita untuk semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan kita laksanakan, setiap alokasi anggaran harus memiliki manfaat yang jelas sebagai pendukung pencapaian target pembangunan serta memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
“Kita juga harus memperhatikan bahwa anggaran yang tersedia dapat terpenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat menjaga keberlangsungan pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah,” papar H Yamani.
Sementara itu sebanyak 5 fraksi di DPRD Tapin mengatakan, dapat menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD kabupaten Tapin TA 2027 untuk dijadikan peraturan daerah.
Adapun masing – masing dengan juru bicara, fraksi Golkar dibacakan H Rustan Nawawi, fraksi Gerindra H Rahman Nur Wahyudi, fraksi Demokrat Amanat Kebangkitan Bangsa Hj Reni Kartika, fraksi Nasdem PKS H Gilang Firdaus Helmy dan fraksi PDIP disampaikan Yuspianor Noor.{{her/mb03]}