BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Pemberdayaan Organisasi Masyarakat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Harmonisasi Raperda yang dilaksanakan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kamis (12/11).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Ketua Pansus Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, H. Rais Ruhayat, S.H., menghadiri langsung rapat harmonisasi tersebut sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan substansi dan materi muatan Raperda sebelum memasuki proses pembahasan selanjutnya.
Rapat yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Rakhmat Renaldy, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melalui sambungan daring.
Dalam kesempatan tersebut, H. Rais Ruhayat menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Raperda agar regulasi yang tengah disusun dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam mendukung pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta memperkuat peran dan kontribusinya dalam pembangunan daerah,” ujar politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Melalui harmonisasi ini, Pansus berharap berbagai masukan dan penyempurnaan terhadap materi Raperda dapat segera ditindaklanjuti, sehingga proses pembentukan regulasi berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mengawal proses pembentukan Raperda tersebut agar menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Banua.rds