Waketum Golkar: DPR/MPR Tidak Punya Kewenangan Menolak
JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka disebut berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu, sebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Pras.
“Namun, sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Dalam diskusi itu Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.”
Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Lalu, bagaimana mekanisme penunjukan wapres jika nanti Gibran mundur?
Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur hal tersebut. Pasal itu menyatakan jika terjadi kekosongan posisi wapres, MPR menyelenggarakan sidang umum memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” dikutip dari pasal tersebut.
Sejauh ini, Gibran belum buka suara langsung terkait dengan pengunduran dirinya ini.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto tidak harus menyetujui pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan Doli usai pengumuman Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyatakan niatan Gibran untuk mundur dari jabatan sebagai wakil presiden.
“Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho,” kata Doli ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Doli menegaskan jika Gibran berniat mengundurkan diri, maka DPR/MPR yang akan memproses terkait hal ini, bukan presiden. DPR/MPR dalam prosesnya pun tidak berwenang menolak pengunduran diri Gibran. Ia merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Ya saya kira tidak punya kewenangan juga untuk, ya kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada pasal 8 itu loh,” lanjut Doli.
Pada pasal tersebut, dijelaskan jika wakil presiden berhenti dalam masa jabatannya dan menyebabkan terjadi kekosongan kursi, maka DPR/MPR meminta presiden mengusulkan dua nama sebagai calon wakil presiden.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) yang menjadi rujukan Doli secara lengkap berbunyi “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
Kemudian, lanjut pasal 8 ayat (2) secara lengkap berbunyi “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”. web
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.