JAKARTA – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri dinilai memiliki pesan khusus di tengah isu penyadapan ilegal oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai Prabowo sedang mengirimkan pesan bahwa dirinya masih memegang kendali politik dan otoritas negara.
“Pertemuan di Hambalang memiliki dimensi komunikasi kekuasaan. Presiden sedang mengirim pesan tentang kendali politik dan otoritas negara. Melihat pertemuan tersebut juga dihadiri Panglima TNI, Menhan, dan Ka BIN,” ujarnya saat dihubungi, Senin (9/11), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Bambang memandang pertemuan ini menjadi pertanda bahwa Istana tidak memandang kasus penyadapan sebagai konflik internal semata.
“Tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh kewibawaan dan keamanan negara,” jelasnya.
Lewat pertemuan itu, kata dia, Prabowo juga ingin memberi pesan jika dirinya sebagai pusat koordinasi dan pemegang otoritas politik tertinggi dalam pemerintahan.
Kendati demikian, ia mewanti-wanti kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar hal itu tidak dimaknai sebagai bukti bahwa Presiden mengarahkan hasil penyidikan atau menentukan pihak yang bersalah.
“Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan Kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri,” tuturnya.
“Yang sedang menghadapi persoalan hukum adalah individu dan pihak-pihak yang diduga terlibat, bukan institusi Polri sebagai keseluruhan,” imbuhnya.
Bambang menegaskan bahwa pesan ini dianggap penting karena kasus dugaan penyadapan tersebut berpotensi memicu krisis legitimasi di tubuh Polri.
Terlebih, berdasarkan keterangan awal penyidik, penyadapan diduga tidak hanya menyasar presiden, tetapi juga sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan masyarakat.
Di sisi lain, ia justru menyoroti posisi Suyudi yang hadir dalam pertemuan itu. Menurutnya Suyudi tidak seorang diri menghadapi masalah dari kepemimpinan sebelumnya melainkan juga didampingi Presiden dan para mantan Kapolri.
“Secara komunikasi organisasi, ini dapat dibaca sebagai upaya membangun legitimasi kepemimpinan untuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui dukungan simbolik para pendahulu,” ujarnya
“Ada pesan bahwa kepemimpinan Polri sekarang harus dipahami sebagai kelanjutan institusi, tetapi sekaligus memiliki kesempatan melakukan koreksi terhadap persoalan pada periode sebelumnya,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11).
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.
Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pertemuan ini disebut sebagai silaturahmi antara kepala negara dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan,” tulis keterangan pers Sekretariat Presiden.
Prabowo turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. web