BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalse, HM Syarifuddin menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2026 – 2027 di Provinsi Kalsel, Senin (12/10) di Aula Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru.
Agenda kunker untuk mendiskusikan, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Kalsel terkait berbagai permasalahan kesehatan, ketenagakerjaan hingga jaminan sosial, termasuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pernikahan dini dan pelayanan KB serta pengawasan obat dan makanan.
Mengawali dialog, Sekdaprov Syarifuddin menyampaikan apresasi Gubernur H Muhidin atas perhatian serta komitmen DPR RI dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah khususnya di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, MBG hingga masalah pengawasan makanan dan obat-obatan.
Selain program terkait, disampaikan beberapa kendala yang dihadapi, mulai dari pelayanan kesehatan, program MBG yang belum menyeluruh ke peosok, hingga terkait asap karhutla yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas masyarakat lainnya.
Gubernur H Muhiin berharap, kunjungan kerja ini bisa menampung berbagai masukan dan persoalan yang dihadapi dan menjadi bahan pembahasan Komisi IX DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pemerintah pusat.
Reses ini dihadiri pejabat terkait dari Kementerian Kesehatan, BKKBN Pusat, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Gizi Nasiona (BGN), kepala SKPD terkait lingkup Pemprov Kalsel dan lainnya.
Anggota Komisi IX DPR yang hadir sebanyak 17 orang, diantaranya Sri Melyana, Hj Mariana dari Partai Gerindra dapil Kalsel, Edy Wuryanto, Indah Kurnia, Irma Suryani, Netty Prasetiyani, Luci Kurniasari, Surya Utama, dan lainnya.
Dalam pertemuan, pimpinan reses/rapat, Muhammad Yahya Zain menyebutkan tujuan kedatangan pihaknya ke Kalsel untuk mengetahui kondisi pelaksanaan anggaran, tantangan di lapangan dan asprasi masyarakat yang akan jadi bahan perumusan kebijakan bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
Kondisi kebakaan hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di Kalsel dan kabut asap pun menjadi perhatian komisi yang antara lain membidangi kesehatan itu.
Menurut Yahya, Karhula bukan hanya persoalan kebakaran hutan, dan lahan, paparan asap berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk asma, penyakit paru mengganggu aktivitas sekolah dan bekerja serta menambah beban dalam kesehatan. Bayi, anak-anak, ibu hamil, dan penderita penyakit ronis, harus menjadi prioritas perlindungan yang pertama.
“Kami ingin memperoleh gambaran mengenai perkembangan gangguan kesehatan akibat asap, kesiapan obat dan masker, kapasitas Puskesmas dan rumah sakit sistem rujukan serta jangkauan masyarakat,” ucap Yahya.
Paparan berturut-turut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalsel.
Selain it, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, dilanjutkan penjelasan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Pada kesempatan itu, Komisi IX menyerahkan bantuan/santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum Muhammad Noor (PT Galuh Cempaka) senilai Rp213.517.840 yang mencakup dana santunan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan beasiswa.
Dana JKM dan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan juga diserahkan kepada keluarga Sri Yadie (PPRSAR-Dinas Sosial Provinsi Kalsel) sebesar Rp187.500.000.
Selanjutnya, diserahkan dana santunan berupa modal usaha melalui layanan program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Lusi Indrawati yang telah mengikuti pelatihan pembuatan buket bunga dan literasi keuangan, optimalisasi mafaat JKM, JHT, JP untuk pengembangan usaha dan Usaha Online Kerajinan Tangan.
Selain itu, diserahkan bantuan masker dari Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel. sal/adpim/ani