17 Pegawai Imipas Kena Sanksi, 1 Dipecat Terkait Kasus Lapas Cibinong
JAKARTA – Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Irjen Imipas) Rudi Setiawan buka suara soal pembongkaran hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor.
Rudi menjelaskan ia tidak khawatir soal pembongkaran lapas mewah yang dianggap menghilangkan barang bukti.
“Oh enggak, ini kan saya investigasinya ini, itu bukan barang yang terkait pidana ya, jadi makanya saya sampaikan aturan hukumnya yang melingkupi kita,” kata Rudi di hadapan wartawan di Gedung Kemenimipas, Jakarta, Senin (5/10), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan pembongkaran bangunan mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor merupakan bentuk upaya menghilangkan barang bukti.
“Soal pembongkaran kluster mewah Lapas Kelas IIA Cibinong itu melanggar, ada upaya menghilangkan barang bukti,” kata Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin saat dihubungi, pada Rabu (30/9).
Fikri mengatakan harus dilakukan pemeriksaan terhadap fasilitas mewah. Terlebih, ada dugaan uang yang berasal dari hasil sewa warga binaan. Kemudian, ia juga mengatakan harus menyelidiki kemana uang disetorkan.
“Harusnya diaudit dulu untuk mendapatkan kejelasan status asal uang, kemana mengalirnya uang hasil setoran itu baru atas putusan audit dibubarkan, bukan ujug-ujug dibubarkan,” kata Fikri.
Menurutnya, pembongkaran hunian mewah yang seharusnya menjadi barang bukti justru dapat menjadi dugaan adanya bisnis di dalam lapas.
“Di sisi lain, dengan dibubarkan barang bukti itu menunjukkan benar terbukti ada bisnis dalam lapas,” ucap Fikri.
Fikri menyebut jika benar terbukti ada bisnis, tidak hanya kepala lapas (kalapas) yang bertanggung jawab, tetapi juga pihak-pihak yang berada satu tingkat di atas kalapas.
Meskipun disebut bahwa barang-barang di dalam hunian mewah terinventarisir dengan baik, ia menyatakan hal itu tidak cukup. Tetap harus menyertakan bukti kuat yakni bangunan mewah yang telah dirubuhkan.
“Yang kita maksud bukan hanya barang-barang itu saja tapi yang jauh lebih penting fisik gedung itu,” ucapnya
Kemenimipas melakukan pembongkaran terhadap fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, pada Rabu (30/9). Pembongkaran ini didesak oleh Komisi XIII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Lapas Cibinong. web
Sementara, sebanyak 17 orang pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dijatuhi sanksi imbas temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Satu orang di antaranya dijatuhi hukuman pemecatan.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pasal 5 mengatur larangan bagi PNS. Setidaknya ada 14 poin larangan, di antaranya perihal penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, melakukan pungutan di luar ketentuan, hingga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
“Bahwa telah terjadi peristiwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan beberapa pegawai PNS di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong dan beberapa lainnya, yaitu melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan diancam di Pasal 8,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Rudi Setiawan, dalam jumpa pers, Jakarta, Senin (5/10), yang dikutip CNNIndonesia.com.
“Di antaranya 1 orang pegawai diberhentikan, kedua ada kami rekomendasikan dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang, hukuman disiplin sedang 11 orang. Sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan sanksi,” lanjutnya.
Jenis hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
Sementara jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan; pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan; atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan.
Sedangkan jenis hukuman berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Rudi tidak menyampaikan informasi perihal identitas para pegawai yang dijatuhi sanksi tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, pada Rabu (30/9). Pembongkaran dilakukan setelah didesak oleh Komisi XIII DPR RI saat mendatangi Lapas.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mengatakan pembongkaran terhadap fasilitas mewah tak berizin ini guna mencegah penyalahgunaan.
“Supaya tidak disalahgunakan lagi, atau nanti jangan-jangan ketika kita sudah pulang dari sini malah dibiarkan seperti itu,” kata Sugiat.
Sebelum dibongkar, Komisi XIII DPR meminta isi properti dalam hunian mewah Lapas dicatat untuk proses penyidikan selanjutnya.
Hal ini disampaikan anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka, saat kunjungan kerja DPR ke Lapas Cibinong.
“Kita harus memastikan bahwa semua barang yang dikeluarkan ini sudah tercatat, sudah terinventarisasi dengan baik karena ini sedang dalam proses penyidikan,” kata Rieke pada Rabu (30/9).
Atas polemik fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyatakan mengundurkan diri. web