ICW Sentil DPR Takut Atur Illicit Enrichmen

JAKARTA – Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11).

Rapat pengesahan dengan agenda tunggal itu dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lain yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Rapat dihadiri atau ditandatangan 361 dari total 573 anggota DPR, yang berasal dari seluruh fraksi di DPR.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan, yang dijawab persetujuan seluruh peserta Paripurna.

Seluruh fraksi di DPR sehari sebelumnya menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU tersebut di Komisi III DPR, yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11).

Dalam pandangannya, seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang dengan tanpa catatan.

Mereka menilai RUU Perampasan Aset sudah 18 tahun mangkrak dan tak kunjung dibahas di DPR. Dan kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU tersebut rampung dari tenggat yang diberikan hingga 15 Desember mendatang.

“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar perwakilan fraksi PKS Nasir Djamil.

Sementara, Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan, RUU Perampasan Aset pada prinsipnya mengatur skema perampasan aset melalui tindak pidana. Namun, RUU tetap mengatur skema perampasan aset tanpa pidana.

Dia mengatakan RUU mengatur jenis-jenis tindak pidana yang bisa dilakukan perampasan aset. Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang, perdagangan senjata, hingga kejahatan siber.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy dalam paparannya mewakili pandangan pemerintah di rapat, Rabu (18/11).

Berikut 7 poin pengaturan perampasan aset di RUU Perampasan Aset:

1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas;

2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas;

3. Hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture);

4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden;

5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel;

6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;

7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

Terpihsak, Indonesian Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap DPR yang tidak berani memasukkan aturan soal peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar (illicit enrichment) dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana.

Menurut Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, pihaknya menduga pejabat publik yang mempunyai banyak harta tidak mampu membuktikan dari mana harta tersebut berasal.

“Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya,” kata Azhim ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11), yang dikutip CNNIndonesia.com.

Azhim melanjutkan, banyak kekayaan pejabat publik yang meningkat secara tidak wajar. Ia menduga terhadap kekayaan ini sering tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN,” kata Azhim.

Tidak hanya itu, menurut Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim konsep illicit enrichment tidak dapat ditolak hanya karena termasuk norma materiil. Hal ini ia sampaikan menanggapi alasan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut konsep illicit enrichment tidak masuk ke UU PA yang bersifat formil.

“Toh, kalau alasannya adalah norma materiil, kita bisa melihat ada beberapa norma materiil juga yang dimasukkan ke dalam undang-undang ini,” ucap Ibrahim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Ibrahim malah menduga DPR berupaya melindungi diri agar tidak terkena sasaran hukuman akibat memasukkan konsep illicit enrichment dalam UU PA.

“Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini,” kata Ibrahim.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengaku jika konsep illicit enrichment menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihaknya, kata Habib, memutuskan tidak memasukkan konsep illicit enrichment ini karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kami hadirkan setidaknya ada 15 apa namanya elemen ya, khusus, juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” kata Habib di hadapan wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Habib juga menjelaskan Komisi III sebelumnya juga sudah mempelajari konsep penerapan illicit enrichment di berbagai negara.

Kata Habib, terdapat tiga negara yang menurutnya gagal menerapkan illicit enrichment. Pertama, Amerika Serikat yang menganggap konsep ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Kedua yaitu Negara Inggris tidak menerapkan konsep ini. Terakhir, di Jerman konsep ini ditentang oleh Mahkamah Konstitusi.

Tak hanya itu, Habib menjelaskan teknis UU PA termasuk bersifat formil bukan materiil. Sehingga, tidak wajib memuat norma-norma penghukuman.

“Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” ucap Habib. web