TANJUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong menjadi salah satu daerah yang mengikuti tahapan validasi eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025, Tahun Ukur 2026.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/11).
Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut, Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah.
Khususnya dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengesampingkan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
Kabupaten Tabalong tercatat sebagai salah satu dari 34 pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam daftar nominator validasi eksternal IPKD 2026.
Dari Kalimantan Selatan, selain Tabalong, terdapat Kabupaten Balangan dan Kota Banjarmasin.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong, H Husin Ansari menjelaskan dalam paparannya, Bupati menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal di tengah keterbatasan anggaran.
Menurutnya, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat pada tahun 2025 menuntut pemerintah daerah melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah komponen belanja, termasuk perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya.
“Pada tahun 2025 ada kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi sejumlah belanja. Misalnya, belanja perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen, termasuk beberapa belanja operasional lainnya,” jelas Husin.
Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Tabalong, mengingat pemerintah daerah tetap harus memastikan tujuh program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Tabalong menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, salah satunya melalui optimalisasi pembiayaan kreatif atau creative financing,” tuturnya.
Strategi ini dilakukan dengan membuka ruang kolaborasi bersama dunia usaha melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus berpikir lebih kreatif. Salah satunya melalui optimalisasi creative financing dengan melibatkan perusahaan melalui dana CSR masing-masing,” ungkapnya.
Selain memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, hasil rasionalisasi anggaran juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas daerah.
Husin menjelaskan, langkah tersebut dilakukan agar efisiensi anggaran tidak mengurangi fokus pemerintah dalam memberikan pelayanan dan manfaat pembangunan kepada masyarakat.
“Di samping tujuh program prioritas Tabalong, pemerintah daerah juga tetap memperhatikan program prioritas nasional, seperti pengendalian inflasi, penguatan cadangan pangan, serta berbagai kegiatan yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.yan/rds
