BANJARMASIN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Selatan, H Hasnuryadi Sulaiman didampingi Ketua BKOW Kalsel, drg Hj Ellyana Trisya Hasnuryadi menghadiri Perayaan Bulan Peduli Down Syndrome Tahun 2026 yang dirangkai Silaturahmi Keluarga Besar Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (PIK POTADS) Kalsel, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Minggu (8/11).
Mengusung tema “Peduli itu Kita”, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kepedulian dan penerimaan terhadap anak-anak penyandang Down Syndrome di Provinsi Kalsel.
Perayan berlangsung meriah menampilkan berbagai kemampuan anak-anak PIK POTADS Kalsel di bidang seni dan budaya. Sejumlah penampilan yang disuguhkan diantaranya Tari Banjar Ampar-Ampar Pisang oleh anak-anak usia 5-8 tahun, Tari Melayu Cindai oleh remaja putri serta Tari Cahaya Nusantara yang dibawakan remaja putra.
Rangkaian kegiatan semakin semarak dengan berbagai penampilan anak-anak PIK POTADS Kalsel. Selain pertunjukan seni tari, acara juga menampilkan fashion show anak-anak Down Syndrome bersama para pendamping serta drama bertajuk “Aku Ada Aku Bisa” yang melibatkan anak-anak Down Syndrome dan komunitas seni peran.
Kegiatan turut diisi lelang amal kain sasirangan hasil karya anak-anak PIK POTADS Kalsel yang sebeumnya telah mengikuti pelatihan membatik sasirangan.
Hasil lelang tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan pengembangan potensi dan tumbuh kembang anak-anak Down Syndrome.
Wakil Gubernur Kalsel, H Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi PIK POTADS Kalsel serta para orang tua dan pendamping yang selama ini MK berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak.
“Pendampingan sehari-hari yang Bapak dan Ibu lakukan merupakan bagian terpenting dalam tumbuh kembang anak. Izinkan kami menempatkan diri sebagai mitra dalam pendampingan tersebut,” ujarnya.
Menurut Wagub, kemampuan anak-anak yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut perlu diikuti dengan dukungan pemerintah melalui layanan publik yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan. “Deteksi dini dan pendampinan tumbuh kembang perlu tersedia sampai ke puskesmas,” tegasnya.
Selain itu, Wagub juga menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Kami memandang anak-anak di ruangan ini sebagai warga yang berhak atas layanan dan keluarga berhak menagih pelaksanaannya kepada kami,” ungkap Hasnuryadi.
Selain akses layanan kesehatan dan pendampingan, Hasnuryadi turut mengajak dunia usaha di Kalsel untuk membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yakni kewajiban mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas bagi instansi pemerintah dan satu persen bagi perusahaan swasta.
Terkait keberlanjutan program, Pemprov Kalsel juga menyiapkan kelanjutan Rencana Aksi Daerah bagi Penyandang Disabilitas yang berakhir pada tahun ini.
Wagub mengajak keluarga dan komunitas untuk menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman pendampingan sehari-hari melalui Dinas Sosial Provinsi Kalsel. “Masukan itu yang membuat rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan,” tambahnya.rfq/adpim/ani