BANJARMASIN- Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia provinsi Kalsel bekerjasama Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel menggelar Dialog daerah tentang ” Pembahasan Ranperda prioritas dalam forum inventarisasi program pembentukan pembentukan daerah (Propempeda) tahun 2027 di Provinsi Kalsel.
Dialog daerah ini dihadiri oleh Kanwil Kemenkumham,Biro Hukum,Sekretariat DPRD KalselAkademisi dan mahasiswa,Selasa (27/10) siang.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) , H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, S.E., M.H,mengatakan hari ini DPD RI mengundang untuk mengikuti dialog daerah dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah yang menjadi prioritas bagi daerah.
Tentunya, regulasi yang disusun diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.
“Dialog ini menjadi langkah penting yang dilakukan DPD RI untuk mendapatkan informasi secara langsung dari daerah, termasuk dari kita sebagai pelaksana dalam proses pembentukan peraturan daerah,” ujar Gusti Iskandar.
Melalui dialog ini, dapat menyampaikan berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi, termasuk masukan dari kalangan akademisi serta pihak-pihak yang memahami hambatan dalam proses fasilitasi peraturan daerah di kementerian.
Harapannya, berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan bagi DPD RI untuk menjembatani komunikasi dengan kementerian terkait, sehingga kendala-kendala yang dihadapi daerah dapat segera dicarikan solusinya.
Salah satu kendala yang sering muncul adalah persoalan teknis, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan.
Terkadang, terdapat pelimpahan atau pengaturan kewenangan dalam suatu produk hukum daerah yang masih memerlukan kejelasan dari pemerintah pusat.
Hal inilah yang sering kali menjadi hambatan sehingga proses pembahasan dan fasilitasi rancangan peraturan daerah mengalami keterlambatan.
“Karena itu, kami berharap proses harmonisasi dapat dilakukan sejak awal ketika daerah mulai menyusun rancangan produk hukum,” harapnya.
Sebagaimana yang telah dibahas dalam kegiatan di Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, harmonisasi sejak tahap perencanaan sangat penting agar persoalan-persoalan terkait kewenangan dan aspek teknis lainnya tidak kembali menjadi kendala pada tahap berikutnya.
Untuk tahun ini, terdapat 13 rancangan peraturan daerah baru yang kami usulkan, ditambah tujuh rancangan peraturan daerah yang merupakan carry over atau lanjutan dari pembahasan sebelumnya.
Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan,Andrian Teguh Budi Utomo, S.H., M.H menjelaskan kegiatan ini bukan merupakan bentuk penetapan langsung terhadap rancangan peraturan daerah yang menjadi prioritas, melainkan sebagai forum untuk menampung dan mengevaluasi berbagai usulan serta rancangan perda yang telah dibahas oleh pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan kembali dibahas bersama oleh pemerintah provinsi dan DPRD sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan daerah.
Dalam dialog tadi, terdapat 22 rancangan peraturan daerah yang telah dibahas. “Beberapa di antaranya menjadi perhatian khusus DPD RI, terutama yang berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan bencana serta ketahanan pangan,” katanya.
Kedua isu tersebut menjadi fokus penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dibahas pula berbagai kendala dalam penyusunan perda, khususnya terkait persyaratan rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait.
Persyaratan tersebut terkadang menjadi hambatan yang menyebabkan proses penyusunan peraturan daerah berjalan lebih lambat.
“Oleh karena itu, berbagai kendala tersebut akan dibawa ke tingkat pusat melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI untuk dibahas bersama dan dicarikan solusi terbaik,” tegasnya.
Harapannya, akan ada titik temu melalui kolaborasi antara DPRD, DPR RI, dan DPD RI, sehingga berbagai persoalan dalam penyusunan peraturan daerah dapat diselesaikan secara lebih efektif.
Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Kalimantan Selatan, tetapi juga diharapkan menjadi solusi bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia yang menghadapi kendala serupa.rds